BANYUWANGI- Pengawasan coblosan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) tahun 2015 tampaknya akan lebih ketat daripada pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun lalu. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) kepala daerah akan menerjunkan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) hingga tempat pemungutan suara (TPS).
Pada pemilu tahun lalu Panwaslu hanya menerjunkan personel pengawas hingga tiga desa/kelurahan. Dengan terbitnya UU Pemilukada Nomor 8 Tahun 2015, maka Panwaslih diberi kewenangan membentuk tim pengawas hingga TPS. “Pada pemilukada 9 Desember mendatang, kita akan mengawasi hingga TPS.
Satu TPS satu pengawas lapangan,” ungkap Ketua Panwaslih, Atim Hariyadi. Atim mengatakan, pada pemilu legislatif dan pemilu presiden, jika PPL Banyuwangi sebanyak 217. Masing-masing desa/kelurahan memiliki satu pengawasan pemilihan.
Sedangkan pada pemilukada, 217 PPL akan dibantu pengawas TPS. “Jumlahnya menyesuaikan dengan jumlah TPS yang dibentuk KPU,” tegas Atim. Pembentukan PPL akan dilakukan Panwascam dengan dibantu PPL. Tugas pengawas TPS ini, jelas dia, berbeda dengan tugas Panwascam.
“Pengawas TPS dibentuk setelah terbentuk PPL. Tugasnya mulai 23 hari sebelum coblosan dan akan berakhir tujuh hari setelah coblosan,” jelas Atim. Ketua KPU Syamsul Arifin memastikan bahwa jumlah TPS pemilukada akan berkurang dari TPS pemilu tahun lalu.
Jumlah TPS pemilu legislatif mencapai 3.409 titik, sedangkan TPS pemilu presiden berjumlah 3.139 lokasi. “Jumlah TPS pemilukada berkurang menjadi 2.860 lokasi dari pemilu presiden,” sebut Syamsul. Jika dibandingkan dengan pemilu presiden, ada pengurangan sekitar 279 lokasi.
Sedangkan jika dibandingkan jumlah TPS pemilu legislatif ada pengurangan sekitar 549 lokasi. Dengan berkurangnya jumlah TPS ini, maka jumlah pengawas TPS juga akan menyesuaikan jumlah TPS sebanyak 2.860 orang. Personel pengawas TPS akan diterjunkan pada saat pelaksanaan coblosan pada 9 Desember 2015 mendatang. (radar)
