GENTENG – Bupati Abdullah Azwar Anas digandoli warga Nahdliyin Banyuwangi. Anas tidak boleh pergi dari Bumi Blambangan, dan tetap diminta memajukan Banyuwangi dengan cara maju lagi dalam pemilihan bupati 2015 mendatang.Keinginan warga tersebut tertuang dalam keputusan hasil rekam aspirasi yang dilakukan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) di halaman SMK Ibnu Sina, Dusun Jalen, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, sore kemarin (8/9).
Sekretaris PCNU Banyuwangi, Guntur Al-Badri, bertugas membacakanhasil rekam aspirasi tersebut. Menurut Guntur, rekam aspirasi itu berlangsung mulai 24 Agustus 2014 lalu. Peserta rekam aspirasi itu meliputi Majelis Wakil Cabang (MWC) tingkat kecamatan, pengurus ranting NU, badan otonom (banom) NU, para pengasuh ponpes. Jumlah peserta rekam aspirasi yang memiliki hak suara sebanyak 1.505 orang. Namun, yang menggunakan suaranya hanya 1.088 orang. Suara sah 1085 suara, dan tiga suara tidak sah.
’’Keputusannya, menetapkan Abdullah Azwar Anas sebagai peraih dukungan terbanyak dengan 1.014 suara atau 93 persen mendukung Anas sebagai calon bupati periode 2015-2020 mendatang’’ ujarnya. Dengan demikian, lanjut Guntur, maka Abdullah Azwar Anas secara otomatis adalah figur calon bupati (cabup) Banyuwangi periode 2015-2020 yang didukung warga NU. “Jadi satu-satunya calon bupati Banyuwangi periode 2015-2020 yang direkomendasi NU dan didukung warga NU Banyuwangi adalah Bapak Abdullah Azwar Anas. Satu-satunya,” ujar Guntur diulang tiga kali dan disambut aplaus ribuan hadirin.
Guntur menambahkan, alasan Anas mutlak dipilih warga NU untuk memimpin Banyuwangi lima tahun mendatang, yakni Anas dianggap berhasil melaksanakan kontrak jamiyah dengan NU. Selanjutnya, kata Guntur, ada lima rekomendasi yang diberikan NU untuk dilaksanakan Anas sebagai pemenang hasil rekam aspirasi tersebut. Yang pertama, memberikan mandat kepada Anas untuk maju kembali sebagai bupati dalam pilbub 2015 mendatang. Yang kedua, Anas diberi keleluasaan menentukan sendiri calon wakil bupati (cawabup) pendampingnya, tapi tetap berkonsultasi dengan NU.
Yang ketiga, menjalin kerja sama dengan semua komponen demi kemaslahatan seluruh masyarakat Banyuwangi. Yang keempat, Anas diminta berkomitmen kembali membuat kontrak jamiyah dengan warga NU. ‘’Yang terakhir, Anas tidak boleh tinggalkan Banyuwangi. Itu demi kemajuan Banyuwangi. Mandat ini harus dilaksanakan,’’ tegas Guntur. Sementara itu, rekomendasi nomor terakhir itu memang terkait santernya kabar bahwa Bupati Anas akan dijadikan menteri di kabinet mendatang.
Nama Anas memang marak diberitakan media sebagai salah satu kandidat menteri yang akan membantu pasangan presiden terpilih Jokowi dan wapres terpilih Jusuf Kalla. Atas beredarnya kabar tersebut, warga NU meminta Anas tetap memilih menjadi bupati Banyuwangi. “Jangan meninggalkan Banyuwangi,” tegas Guntur dengan suara cukup lantang dan langsung mendapat aplaus para hadirin. Sementara itu, pengumuman rekam aspirasi tersebut dihadiri mantan ketua umum Pengurus Besar (PB) NU KH. Ahmad Hasyim Muzadi, dan Ketua PBNU Slamet Efendi Yusuf, jajaran Rais Syuriah dan Tanfdziah PCNU Banyuwangi, MWC NU, Ranting NU, dan Anak Ranting NU.
Hadir pula jajaran pengurus organisasi badan otonom NU, seperti Fatayat, Muslimat, IPNU, IPP NU, dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Bagaimana tanggapan Anas? Suami Ipuk Festiandani itu pertamakali memuji kalangan ibu-ibu NU. Sebab, mereka sangat loyal hingga bikin selawatan dukungan kepada dirinya dalam pilkada empat tahun lalu. Selanjutnya, Anas mengaku teringat lima tahun lalu dirinya menandatangani 13 poin kontrak dengan Jamiyah NU. ‘’Saat itu saya ragu satu poin kontrak jamiyah, yakni harus melakukan penutupan lokalisasi.
Tetapi, saya optimistis insyaallah bisa. Dengan dukungan teman-teman TNI, Polri, dan sebagainya, insyaallah lokalisasi bisa ditutup,’’ kenangnya. Anas menambahkan, awalnya eksekutif bersama legislatif sempat mendapat tekanan dan penolakan dari sekelompok masyarakat saat merumuskan perda penutupan lokalisasi. Namun, belakangan, DPRD berhasil mengesahkan perda terkait masalah itu, tapi dengan nama perda ketertiban umum. ‘’Namanya diganti perda ketertiban umum, akhirnya tidak ada yang protes. Yang penting caranya, pendekatannya harus seperti Wali Songo,’’ ujar Anas.
Selain itu, beberapa kontrak jamiyah sudah berhasil dilakukan. Salah satunya memajukan ekonomi masyarakat Banyuwangi. Indikatornya, inflasi Banyuwangi termasuk yang terendah di Jawa Timur. Yang lebih penting, imbuh Anas, angka kemiskinan turun dari 40 persen hingga menjadi sekitar lima persen. Pasar rakyat tetap dilindungi, mall baru dan tempat karaoke baru tidak diizinkan. ‘’Meski tidak ada tempat karaoke baru, investasi malah naik dari Rp 600 miliar setahun menjadi Rp 6 triliun,” jelas Anas. (radar)
