Badan Keahlian DPR RI Kagum E-Village Budgeting Banyuwangi

0
304


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

BANYUWANGI – Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), Badan Keahlian DPR RI, menilai Banyuwangi  selangkah lebih maju dalam  penerapan sistem keuangan. Saat daerah lain belum berani menerapkan e-Village Budgeting (e-VB), Pemkab Banyuwangi sudah berani  mendahului.

Penilaian itu disampaikan langsung Kepala PKAKN DPR RI, Helmizar, saat berkunjungi ke Banyuwangi beberapa hari  lalu (1/2). Rombongan PKAKN yang terdiri atas 9 orang tersebut  datang untuk langsung melihat aplikasi Sistem Informasi  Keuangan Daerah (SIKD), e-Village Budgeting (e-VB) dan e-Monitoring System (e-MS).

Tidak hanya melihat, mereka mencoba langsung aplikasi online tersebut melalui layar monitor yang tersedia di lounge pelayanan publik kantor pemkab. “Pengelolaan keuangan Banyuwangi sudah akuntabel. Baru ini saya melihat daerah  yang sangat transparan. E-VB nya juga oke. Di Jakarta saja  belum berani buat, Banyuwangi  justru sudah mendahului,” kata  Helmizar.

Loading...

Helimizar menuturkan, pengelolaan anggaran Banyuwangi sudah cukup bagus dan transparan, mulai dari perencanaan, penganggaran, tata kelola, hingga evaluasi keuangan telah  terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang  bisa diakses secara luas.

Bahkan, dengan sistem keuangan  yang telah terintegrasi tersebut, Banyuwangi berhasil empat  kali berturut-turut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian  dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Helimizar mengungkapkan, PKAKN datang ke Banyuwangi untuk mengumpulkan data dan informasi terkait temuan-temuan BPK pada pengelolaan  anggaran di Banyuwangi.

Selanjutnya, PKAKN akan buat kajian apakah temuan tersebut  berpengaruh pada investasi di  Banyuwangi. Hanya saja, Helimizar tidak menyebutkan beberapa temuan BPK pada pengelolaan anggaran Pemkab  Banyuwangi yang dimaksud. “Hasilnya akan kami  serahkan  kepada alat kelengkapan DPR RI untuk menentukan langkah  solusi,” terang Helmizar.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten (Sekkab), Djajat Sudrajat, mengatakan dalam mengelola keuangan, Banyuwangi menggunakan sistem online yang terintegrasi langsung dengan seluruh satuan  kerja perangkat daerah (SKPD).  Sejak tahun 2014 Banyuwangi  telah menerapkan pengelolaan  keuangan dengan sistem akrual.

“Dengan sistem ini Banyuwangi  menjadi kabupaten pertama  di Jawa Timur dan ke tiga se-Indonesia yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis  akrual,” kata dia.  Selain itu, Banyuwangi juga  telah menerapkan e-audit terintegrasi, yaitu auditor tidak  memerlukan surat izin untuk  masuk ke seluruh dinas hingga  desa-desa.

E-audit terintegrasi juga bisa langsung mengecek tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Semua langsung jalan lewat online secara real time, termasuk  mengaudit hingga ke desa-desa,” ujarnya. (radar)

Loading...

Baca Juga :