Bahas Raperda APBD 2013 sampai Malam

0
353

bahasBANYUWANGI-Rencana pembangunan kantor baru Pemkab Banyuwangi tampaknya benarbenar menjadi topik hangat dalam pengesahan raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013. Hingga pukul 18.00 tadi malam (19/12), pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi masih alot.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Padahal sebelumnya, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Banyuwangi telah mengestimasi bahwa rapat paripurna pengesahan APBD dapat dilakukan tadi malam. Menariknya, internal dewan tidak satu suara dalam menanggapi rencana pembangunan gedung senilai Rp 35 miliar tersebut. Ada fraksi yang mendukung, dan ada pula yang dengan tegas menolak. Namun, ada juga yang setuju tapi dengan syarat anggaran diturunkan menjadi Rp 25 miliar.

Nominal itu sesuai dengan yang dianggarkan dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disetujui DPRD Salah satu yang mendukung mega proyek itu adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP). Alasan nya, argumentasi yang disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Slamet Kar yono dan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait pembangunan kantor baru pemkab itu cukup rasional. Sekretaris F-PDIP, Made Cahyana Negara mengatakan, berdasar penjelasan sekkab dan sejumlah pejabat SKPD, pembangunan kantor pemkab yang direncanakan tiga lantai itu bisa meningkatkan kualitas pe layanan kepada masyarakat.

Loading...

Selain itu, gedung baru itu akan lebih efi sien terkait biaya pe rawatan. Bahkan, gedung baru itu mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), karena kantor lama yang ditinggalkan beberapa satuan kerja (satker) akan disewakan. “Posisi kami mendukung. Menurut kami, dana Rp 35 miliar itu sudah matang,” ujar politisi asal Desa Ketapang,  ecamatan Kalipuro, itu siang kemarin. Berbeda dengan F-PDIP, dua fraksi lain baru bersedia menyetujui usul eksekutif pembangunan kantor pemkab asalkan anggarannya diturunkan. Dua fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (F-PKNU) dan Fraksi Per satuan Amanat Republik Nu santara (F-Peran).

Ketua F-PKNU, Achmad Turmudzi mengatakan, pihaknya berharap anggaran pembangunan gedung pemkab dikurangi menjadi Rp 25 miliar. “Kita sepakat ka lau pembangunan kantor baru pemkab tersebut demi peningkatan kualitas pelayanan ke pada masyarakat. Tetapi, kami berharap anggarannya di turunkan. Sisanya untuk keperluan yang langsung menyasar kebutuhan rakyat,” paparnya. Sementara itu, Sekretaris F-Peran, Eko Susilo Nurhidayat menurutkan, pihaknya sepakat pembangunan gedung baru pemkab dianggarkan sebesar Rp 25 miliar. “Jadi, sisa anggaran Rp 10 miliar itu bisa di gunakan untuk kepentingan publik, mulai perbaikan jalan, pen didikan, kesehatan, dan lain-lain yang perlu segera dicover,” tuturnya.

Lanjutkan Membaca : 1 | 2