sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Pemerintah pusat menetapkan Bali sebagai lokasi uji coba bantuan sosial (bansos) berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).
Program ini akan diterapkan di delapan kabupaten dan satu kota di Pulau Dewata.
Secara nasional, Bali menjadi daerah kedua setelah Banyuwangi, Jawa Timur, yang lebih dulu menjalani uji coba serupa.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan implementasi program tersebut segera berjalan dalam waktu dekat.
Kepastian itu disampaikan Luhut usai memimpin rapat koordinasi (rakor) tertutup di Gedung Kerta Sabha, Jalan Surapati 1, Denpasar, Kamis (26/2/2026).
Rapat tersebut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster serta para bupati dan wali kota se-Bali.
Agenda utama membahas kesiapan teknis dan integrasi sistem dalam uji coba bansos digital berbasis platform terpadu.
Bali Dipilih Jadi Model Percontohan
“Bali, satu provinsi dari sekian provinsi. Tapi kita ambil Bali, ini ada delapan kabupaten dan satu kota,” kata Luhut seusai rapat.
Ia menjelaskan, uji coba di Bali dilakukan setelah model serupa diterapkan di Banyuwangi, Jawa Timur.
Menurutnya, hasil dari Banyuwangi menjadi referensi pengembangan sistem bansos digital yang lebih luas.
“Dari Banyuwangi menjadi contoh model dan saya kira akan membuat Indonesia menjadi transparan dan lebih efisien,” ujarnya.
Pemilihan Bali dinilai strategis karena cakupan wilayahnya relatif terkontrol dalam satu provinsi, sekaligus memiliki kesiapan infrastruktur digital yang memadai.
Integrasi 27 Ribu Aplikasi Pemerintah
Luhut mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 27 ribu aplikasi digital di lingkup pemerintahan, mulai dari pemerintah daerah, kementerian, hingga lembaga negara.
Selama ini, aplikasi-aplikasi tersebut berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi yang optimal.
Page 2
Page 3
Melalui transformasi digital berbasis Digital Public Infrastructure, ribuan aplikasi itu akan digabungkan dalam satu sistem terpadu dengan dukungan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Dengan integrasi tersebut, data penerima bansos diharapkan lebih akurat, distribusi bantuan lebih tepat sasaran, serta potensi kebocoran anggaran bisa ditekan.
“Sekarang kita satukan dengan basis AI. Jadi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Ini akan jauh lebih efektif,” tegasnya.
Target Peluncuran Oktober 2026
Luhut menargetkan peluncuran resmi sistem transformasi digital tersebut pada Oktober 2026.
Saat ini, proses evaluasi di Banyuwangi masih memasuki tahap masa sanggah yang dijadwalkan selesai dalam waktu dekat.
“Banyuwangi sudah ada masa sanggahnya, selesai minggu depan. Jadi kami akan jalan paralel sekarang ke Bali,” imbuhnya.
Sebelumnya, pada April 2026, pemerintah berencana melakukan uji coba digitalisasi di 200 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Target ambisius pun dipasang. Pemerintah berharap sekitar 200 juta penduduk Indonesia telah memiliki dan menggunakan aplikasi digital terpadu tersebut.
“Kami berharap sudah ada 200 juta penduduk Indonesia yang punya digital apps ini,” kata Luhut, yang sebelumnya menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada era Presiden Joko Widodo.
Transparansi dan Efisiensi Anggaran
Uji coba bansos digital berbasis DPI ini digadang-gadang menjadi lompatan besar dalam tata kelola bantuan sosial nasional.
Selama ini, persoalan data ganda, ketidaktepatan sasaran, hingga keterlambatan distribusi kerap menjadi sorotan publik.
Dengan sistem terintegrasi berbasis AI, pemerintah berharap proses verifikasi, validasi, dan penyaluran bansos dapat berlangsung secara real time dan lebih transparan.
Setiap penerima bantuan nantinya akan terhubung melalui satu identitas digital yang memuat riwayat bantuan, status kepesertaan program sosial, hingga integrasi dengan layanan publik lainnya.
Bali Siap Bertransformasi Digital
Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungannya terhadap uji coba tersebut.
Pemerintah Provinsi Bali bersama kabupaten/kota akan menyiapkan perangkat teknis dan sumber daya manusia guna mendukung implementasi sistem baru.
