SRONO, Jawa Pos Radar Genteng – Warga Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Banyuwangi, memprotes pemotongan dana bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Minggu (16/4). Protes itu dilakukan bersamaan dengan penyaluran beras bantuan pangan (BBP) di kantor desanya pada Minggu (16/4).
Penyaluran bansos PKH dan BPNT pada keluarga penerima manfaat (PKM) di Desa Rejoagung, ini dilakukan pada Senin (3/4) lalu. warga yang harusnya menerima bantuan Rp 600 ribu, hanya menerima Rp 350 ribu. Sedang sisanya Rp 250 ribu, diganti beras 25 kilogram. “Kami menanyakan kejelasan penyaluran bansos PKH dan BPNT,” terang juru bicara warga Desa Rejoagung, Arisman, 45.
Rombongan warga yang ditemui Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat (Kaur Kesra) Syamsul Arifin dan Sekretaris Desa (Sekdes) Rejoagung Sigit Catur Waluyo itu, Arisman menanyakan kejanggalan penyaluran bansos PKH dan BPNT. Dalam surat edaran Kemensos RI, bansos BPNT dan PKH akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan Himbunan Bank Milik Negara (Himbara). “Setiap KPM mendapat bantuan uang Rp 600 ribu,” katanya.
Dalam surat itu, jelas dia, juga disampaikan perangkat desa/kelurahan, pendamping PKH, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dilarang mengarahkan, memberi ancaman, atau paksaan kepada KPM untuk membeli bahan pangan tertentu di toko atau warung tertentu. “Sudah jelas aturannya,” cetusnya.
Di Desa Rejoagung, terang dia, penyaluran bansos diduga diarahkan. Dana bantuan yang harusnya Rp 600 ribu, yang diterima hanya Rp 350 ribu. “Bantuan langsung dipotong untuk membeli beras yang telah disediakan,” ujar Arisman seraya menyebut beras yang dijual lebih mahal dibanding di pasaran.
Kaur Kesra Desa Rejoagung, Samsul Arifin mengatakan, pemerintah desa tidak mengarahkan KPM untuk membeli beras bansos ini. “Kami tidak pernah mengarahkan, pendamping desa juga dilarang mengarahkan pembelian ke toko atau lembaga apapun,” ujarnya.
Kepala Desa Rejoagung Son Haji melalui Sekdes Sigit Catur Waluyo meminta maaf karena kegaduhan penyaluran bansos hingga membuat warga kecewa. “Jika ada yang mengarahkan kami mohon maaf, kedepan kami sangat memperhatikan KPM. Kami mengaku salah,” katanya. (gas/abi)
