JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI memberikan penghargaan kepada Pemkab Banyuwangi sebagai
kabupaten terbaik di Indonesia dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Penghargaan itu diserahkan Menkeu, Sri Mulyani kepada Bupati Abdullah Azwar Anas di sela-sela acara Stakeholders Gathering di Kemenkeu, Selasa malam (14/3).
Hadir dalam acara itu seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Menteri PU-PR Basuki Hadimuljo, dan Menkominfo Rudiantara.
Penghargaan tersebut diberikan, karena Banyuwangi dinilai telah memenuhi indikator utama dalam penilaian, di antaranya mampu mewujudkan pengelolaan anggaran yang baik untuk menunjang program-program pembangunan daerah.
Anas mengatakan, APBD adalah instrumen vital untuk mendorong program pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus kredibel dan berdampak ke publik. “Pembiayaan APBD harus semaksimal mungkin tepat sasaran. Efektivitas program diukur dengan orientasi kinerja, bukan semata- mata soal anggaran,” jelas Anas.
Anas mencontohkan program peningkatan akses pendidikan, tapi wujud programnya adalah seminar-seminar di hotel. Hal seperti itu dinilai kurang tepat. Secara administratif, dari segi laporan pertanggungjawabannya dan secara hukum administrasi keuangan negara memang tidak ada masalah. Namun, dampak manfaat programnya kurang terasa kepada pelajar.
Oleh karena itu, Anas mendukung program Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kemenkeu, Kemendagri, hingga Kementerian PAN-RB yang mulai mengembangkan bagaimana audit tidak hanya pada aspek administratif, tapi mengukur dampak program.
Dalam pengelolaan keuangan, Banyuwangi telah terintegrasi mulai dari perencanaan, tata kelola, hingga evaluasi keuangan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tidak hanya pada level pemerintah kabupaten, tapi juga sampai ke desa dengan e-village budgeting dan e-monitoring system.
“Jadi tidak lagi ada yang bisa memaksakan penggunaan anggaran pembangunan bila usulnya tidak melewati mekanis meperencanaan terlebih dahulu dari tingkat bawah, dari level desa,” jelasnya. (radar)
