BANYUWANGI – Pihak Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Banyuwangi menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA – PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2017. Angka yang disepakati untuk belanja APBD Perubahan tahun 2017 ini adalah Rp. 2,955 triliun
Penandatanganan dilakukan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Banyuwangi, Senin (21/8).
Di hadapan peserta rapat paripurna, Bupati Anas menyampaikan beberapa poin penting sebagai hasil pembahasan rancangan KUPA – PPAS 2017. Dikatakan Anas, total belanja daerah pada P-APBD 2017 yang sebesar Rp. 2,955 triliun ini meningkat Rp. 21,44 milyar dari perhitungan awal yang sebesar Rp. 2,933 triliun.
“Tambahan belanja daerah ini kami prioritaskan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini kami lakukan dengan cara menyesuaikan besaran alokasi belanja pegawai sehingga APBD Banyuwangi lebih rasional dan kredibel ,” ujar Anas.
Selain pada pos belanja, peningkatan juga terjadi pada pos pendapatan daerah. Pendapatan daerah tahun ini ditarget Rp. 2,87 triliun, atau meningkat Rp. 21,44 milyar dari perhitungan awal yang sebesar Rp. 2,85 triliun.
Bupati Anas menambahkan, prioritas penambahan ini dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap dinamika ekonomi global dan nasional yang masih melambat sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal nasional.
Oleh karena itu, Anas berharap agar P-APBD 2017 ini dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus antisipasi terhadap problem yang mungkin masih akan terjadi hingga akhir 2017. Tak hanya itu, dia pun berharap, perubahan anggaran ini bisa mempercepat terealisasinya program-program prioritas pemda.
“Dengan perubahan anggaran ini, kami ingin program-program prioritas bisa segera tereksekusi. Seperti program yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Misalnya, menjemput orang miskin yang sakit, beasiswa pendidikan maupun bantuan bagi warga miskin ini bisa segera jalan. Mudah-mudahan, anggaran untuk infrastruktur prioritas juga bisa segera turun,” harap bupati 44 tahun ini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Ismoko menyampaikan penyusunan KUPA-PPAS perubahan APBD 2017 telah disepakati antara badan anggaran DPRD dengan tim anggaran Kabupaten Banyuwangi. “Jika dalam penyusunan perubahan APBD ini ada program SKPD yang belum tercantum dan sangat prioritas, maka bisa dipertimbangkan di rancangan perda perubahan APBD 2017 nanti,” ujar Ismoko. (banyuwangikab.go.id)
