Banyuwangi, Jurnalnews.com – Polemik kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, kian memanas dan tak kunjung mereda. Dugaan kuat praktik nepotisme serta minimnya transparansi pengelolaan kembali menyeruak ke permukaan, memantik kegelisahan dan kemarahan warga. Desakan agar dilakukan evaluasi total terhadap kepengurusan BUMDes pun semakin lantang disuarakan.
Sorotan publik tak lagi bisa dibendung. Sejumlah warga menilai BUMDes yang seharusnya menjadi lokomotif ekonomi desa justru terkesan tertutup dan jauh dari prinsip profesionalisme. Kondisi ini memicu tuntutan perubahan struktural demi mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Mufid Arfan, salah satu perwakilan warga, menegaskan bahwa pihaknya telah secara resmi menyurati Pemerintah Desa Bengkak untuk meminta kejelasan terkait kepengurusan dan program kerja BUMDes.
“Kami sudah menyampaikan surat dan kini menunggu jawaban. Warga meminta adanya evaluasi dan klarifikasi terbuka melalui pertemuan di desa. Kami mendesak pemdes segera turun tangan dan tidak mengabaikan keresahan warga,” tegas Mufid kepada Jurnalnews, Kamis, 15 Januari 2026.
Menanggapi tekanan tersebut, Penjabat (Pj) Kepala Desa Bengkak, Suryanto, mengakui bahwa dinamika yang terjadi menjadi perhatian serius pemerintah desa. Ia menyatakan tengah menyiapkan agenda pertemuan terbuka antara pengurus BUMDes dan warga.
“Bukan berarti kami tidak merespons. Kami sedang merancang forum yang tepat agar semua pihak bisa duduk bersama membahas persoalan BUMDes. Rencananya akan kami kemas dalam forum ngopi bareng, melibatkan BPD dan Pak Camat,” ujar Suryanto saat ditemui di ruang kepala desa, didampingi Ketua BPD Bengkak, Budiyono.
Suryanto memastikan pertemuan tersebut akan digelar pada akhir Januari 2026. Ia menegaskan forum itu terbuka bagi seluruh warga yang ingin terlibat aktif dalam kemajuan BUMDes.
“Kami upayakan akhir bulan ini. Semua warga yang ingin berkontribusi dipersilakan hadir, termasuk mereka yang sebelumnya pernah terlibat dalam kepengurusan BUMDes,” imbuhnya.
Seperti diketahui, isu yang berkembang di tengah masyarakat mengarah pada dugaan praktik nepotisme dalam struktur kepengurusan BUMDes Bengkak. Posisi ketua BUMDes disebut merupakan suami dari bendahara desa, sementara sekretaris BUMDes dikabarkan merupakan anak dari sekretaris desa. Fakta inilah yang menjadi pemicu utama gelombang protes warga dan tuntutan pembenahan menyeluruh. (Venus Hadi)
