Bupati Anas Berbagi Pengalaman Membangun Desa

0
90

bupati-anas-berbagi-pengalaman-membangun-desa

Jadi Pembicara Peluncuran Buku Menuju Desa Mandiri

JAKARTA – Pengembangan desa adalah pilar pembangunan nasional. Selama ini kemiskinan cenderung terkonsentrasi di desa. Artinya, membangun desa menjadi salah satu obat mujarab mengatasi masalah kemiskinan nasional.

Oleh karena itu, Banyuwangi terus berupaya membangun desa di seluruh pelosok Bumi Blambangan. Hal itu diungkapkan Bupati, Abdullah Azwar Anas, saat menjadi narasumber dalam peluncuran buku Menuju Desa Mandiri dan Jelajah Desa Nusantara yang digelar di Kantor Kementerian Desa.

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Rabu malam (7/12). Hadir pada acara tersebut, antara lain Menteri Desa PDDT, Eko Putro Sandjojo; Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo; Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Karim Suryadi: Budayawan Zastraw Al-Ngatawi, dan aktivis Yudi Latif.

Menurut Anas, pembangunan desa menjadi penting karena kemiskinan masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan. “Jika desa dikembangkan, maka kita ikut mengobati masalah kemiskinan nasional,” ujarnya.  Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, kata Anas, desa mendapatkan perhatian cukup besar.

Di Banyuwangi, lanjut dia, tahun ini gelontoran dana desa dari pemerintah pusat mencapai Rp 134,46 miliar. Ditambah dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemkab Banyuwangi, dana yang mengalir ke desa mencapai Rp 227,48 miliar.

“Dana itu digunakan untuk berbagai hal, mulai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga pengelolaan pemerintahan desa,” tuturnya. Pada kesempatan tersebut, Anas berbagi pengalaman tentang strategi penguatan desa yang dilakukan Pemkab Banyuwangi. Salah satunya program Smart Kampung.

Dengan program itu, urusan warga cukup diselesaikan di tingkat desa, mulai warga miskin yang membutuhkan bantuan kesehatan, mengatasi anak putus sekolah, hingga mendapatkan pelayanan pengurusan surat administrasi yang lebih cepat dan mudah.

Dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik, pelayanan di desa sudah serba online. Layanan online diberikan menggunakan sistem yang telah terintegrasi dengan kecamatan dan kabupaten. “Surat administrasi kependudukan tidak lagi harus ke kabupaten, tapi cukup di kantor desa.

Bahkan, sejumlah desa sudah mulai melakukan pelayanan malam hari untuk mengakomodasi warga yang pada siang hari sibuk bekerja,” terang Anas. Sementara itu, untuk memonitor progres pembangunan di desa telah dirancang e-Village bud- gettting dan e-village monitoring sejak dua tahun lalu. ltu adalah sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa.

“Sistem ini membantu mendorong akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran desa. Aparat desa pun telah kami tingkatkan kapabilitasnya lewat sejumlah pelatihan untuk menunjang kinerjanya,” jelas Anas. Demikian pula terkait SDM desa yang relatif lebih rendah dibanding kota.

Untuk melakukan transformasi, Pemkab Banyuwangi membikin program Banyuwangi Mengajar. Sarjana dengan kemampuan teruji dikirim ke desa-desa untuk melakukan transformasi pengetahuan. Mereka diwajibkan tinggal di desa selama setahun. Pemkab Banyuwangi menyediakan honor.

“Jadi desa bukan hanya butuh transfer dana untuk pembangunan infrastruktur, tapi juga butuh transfer pembangunan SDM,” katanya.  Terakhir, imbuh Anas, pengembangan desa dilakukan melalui penguatan ekonomi warga desa.

Produk unggulan desa, seperti komoditas pertanian, harus diberi nilai tambah dan perluasan jaringan pemasaran. Misalnya, dulu cuma tanam padi biasa, sekarang sudah tanam padi organik. Kemudian, produk dari pelosok desa itu dipasarkan lewat situs online Banyuwangi-mall.com.

“Kami juga menjalin kerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk mendampingi tiga desa yang ekonomi kreatifnya diperkuat. Kami juga baru saja meminta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu motor penggerak ekonomi  desa,” pungkasnya. (radar)

Loading...