Gara-gara LKPJ Dikasih Nilai Lima
BANYUWANGI – Bupati Abdullah Azwar Anas mulai galau dan mempertanyakan keputusan DPRD yang membelikan nilaii C atau nilai lima atas Laporan Keterangan Penanggung Jawaban (LKPJ) beberapa waktu lalu.
Kekesalan itu tampak terlihat saat Bupati Anas bertemu dengan sejumlah wakil rakyat saat acara gathering pajak daerah di Pendapa Sabha Swagata Blambangan, jumat lalu (21/4). Orang nomor satu di Pemkab Banyuwangi itu berulang kali mempertanyakan keputusan penilaian DPRD tersebut.
Padahal fakta telah membuktikan Banyuwangi di bawah duet kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas dan Wakil Bupati Yusuf Widiatmoko menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Bahkan, sederet prestasi juga telah diraih.
Yang lebih membanggakan, Banyuwangi juga telah meraih Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan nilai A atau satu-satunya terbaik se-lndonesia. Prestasi itu diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) kepada kabupaten berjuluk The Sunrise Of Java.
Tidak hanya itu, beberapa program inovatif dan strategis lainnya juga mendapat penghargaan nasional maupun internasional. Tak heran, jika sejumlah daerah di tanah air berduyun-duyun ingin belajar keberhasilan kota gandrung tersebut.
Bukti itu memang nyata dan bukan hanya isapan jempol belaka. Sebab, sejak menerima penilaian itu, tak kurang dari lima daerah di Indonesia silih berganti datang ke Bumi Blambangan untuk berguru dan melakukan studi terhadap sejumlah program maupun capaian kinerja Pemkab Banyuwangi.
Sayangnya, capaian kinerja yang telah susah payah diraih oleh eksekutif itu seolah tak menjadi acuan bagi kalangan legislatif Banyuwangi untuk memberikan apresiasi. Karena, wakil Rakyat di DPRD Banyuwangi dalam LKPJ hanya memberi nilai C atau nilai 5 terhadap kinerja eksekutif tersebut.
“Institusi lain memberi apresiasi nilai 9, DPR ngasih nilai 5. Ini yang salah saya, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, Mendagri, Bappenas atau DPRD yang salah? Saya nggak ngerti ini,” ujar Bupati Anas dengan raut kecewa saat memberikan sambutan pada gathering pajak daerah di Pendapa Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, jumat lalu (23/4).
Menurut Anas, Pemkab Banyuwangi telah menumbuhkan kepercayaan terhadap publik. Tidak hanya membangun pada sisi luar saja, tapi telah melakukan reformasi birokrasi dengan membangun sistem dan tranformasi dalam membangun Banyuwangi.
“Maksud saya, keseimbangan penilaian itu penting. Jika salah memberi nilai berbahaya, bisa demoralisasi. Sama halnya seperti, kita punya anak yang mendapat nilai 9 tapi msih dimarahi. Sehingga saat di LKPJ kemarin, saya intropeksi diri, apa kesalahan saya,” terang Anas di hadapan para peserta gathering daerah.
Dikonfirmasi terpisah melalui telepon selulernya, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Isrnoko mengatakan, semua yang dilakukan oleh lembaga DPRD adalah berdasarkan bukti dan dokumen yang diterima.
“LKPJ bukan asumsi maupun penilaian, tapi masukan dan saran agar ke depan lebih baik. Namanya rekomendasi bisa dipakai dan bisa tidak,” terang Ismoko. Sayangnya, Ismoko tidak ingin panjang lembar mengomentari atau menanggapi tentang kekecewaan Bupati Anas dalam LKPJ tersebut. Karena hal tersebut merupakan domain dan kewenangan lembaga DPRD.
“Secara resmi akan disampaikan, setelah unsur pimpinan bertemu untuk menyampaikan. dan bukan saya secara pribadi karena LKPJ merupakan dokumen yang diberikan dari lembaga, dan diterima lembaga yang menyampaikan juga harus hasil keputusan lembaga,” tandas politisi dari Partai Golkar tersebut. (radar)
APLIKASI PAYROLL HRD YANG SIMPEL DAN MUDAH
Apakah anda pemilik usaha yang masih menggunakan manual (Excel) untuk perhitungan absensi, gaji, pajak, BPJS dan laporan?? Dan apakah Human…DKI Jakarta
