BANYUWANGI – Kunjungan kerja (kunker) Komisi IV DPRD Banyuwangi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banyuwangi kemarin (2/4) dimanfaatkan pengelola lapas untuk menyampaikan keluhan mengenai kondisi lapas yang sudah over-kapasitas.
Rombongan wakil rakyat itu datang ke lapas di Jalan Letkol Istiqlah, Banyuwangi, tepat pukul 10.00. Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD, Zainal Arifin Salam, itu langsung diterima Kalapas Banyuwangi, Krismono. “Warga binaan di Lapas Banyuwangi mencapai 755 orang,” terang Krismono. Jumlah warga binaan sebanyak itu, jelas dia, dianggap sudah overload.
Sebab, kapasitas lapas kelas II-B sebenarnya hanya sekitar 260 warga binaan. “Jadi, kalau dihitung lebih 250 persen,” katanya. Lantaran overload, setiap ruangan terpaksa dihuni banyak orang. Artinya, para warga binaan itu terpaksa harus berdesakan. “Tempatnya memang sudah tidak ada lagi. Terpaksa satu ruang diisi banyak orang,” cetus Krismono.
Untuk menunjukkan kondisi lapas yang sudah overload, Kalapas Krismono mengajak anggota dewan ke setiap blok, mulai ruang tahanan untuk anak-anak, narkoba, hingga tahanan lain. Hampir semua harus berdesakan di dalam sel. “Satu ruang ini seharusnya diisi delapan orang, tapi terpaksa diisi 18 orang,” kata Krismono sambil menunjukkan ruangan dengan ukuran sekitar dua meter kali lima meter.
Kepada para wakil rakyat yang menangani pembangunan tersebut, Krismono juga menunjukkan ruang berukuran empat meter kali delapan meter yang saat ini diisi 60 warga binaan. “Sebenarnya kurang layak, tapi tidak ada tempat lagi,”
kata pria asal Sleman itu.
Meski penuh keterbatasan, kalapas menunjukkan berbagai terobosan yang dilakukan pihak lapas. Ruang untuk masa pengenalan lingkungan (mapenaling) yang berukuran tiga meter kali lima meter hanya diisi maksimal 20 orang. “Dulu bisa diisi 70 orang,” ujarnya.
Selain melihat ruang tahanan, para anggota dewan juga diajak menyaksikan ruang bimbingan kerja (bimker). Di ruangan tersebut, para warga binaan diberi berbagai macam keterampilan. “Kita berharap, saat warga binaan keluar nanti, mereka sudah punya keterampilan,” harapnya.
Menanggapi kondisi Lapas Banyuwangi yang sudah overload tersebut, Ketua Komisi IV Zainal Arifin Salam mengaku cukup prihatin. Apalagi, saat melihat warga binaan harus tinggal di ruang sempit dan berdesakan. “Memang lapas sudah overload,” katanya. Pemkab Banyuwangi, lanjut Arifin, sebenarnya sudah berencana merelokasi lapas.
Bahkan, sudah disediakan lahan sekitar 3,5 hektare di wilayah Kecamatan Kabat. “Kita berharap relokasi itu segera diwujudkan,” ujarnya. Diakui Arifin, relokasi membutuhkan waktu. Lahan lapas di Jalan Letkol Istiqlah itu milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) RI. Untuk tukar guling, tentu ada proses hukum yang harus dilalui. “Proses ini yang harus dilalui,” jelasnya. (radar)
