WATER – Angka kemiskinan di Banyuwangi kembali berhasil ditekan. The latest, Central Bureau of Statistics (BPS) melansir angka kemiskinan di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini tinggal sebesar 8,79 percent.
Angka kemiskinan tersebut turun cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Angka kemiskinan Banyuwangi yang dilansir tahun 2016 as big as 9,17 percent. If calculated, penurunan angka kemiskinan selama setahun mencapai 0,38 percent.
Kepala BPS Banyuwangi, Mohammad Amin mengatakan, angka tersebut merupakan hasil perhitungan yang dilakukan pada Maret 2016. “Angka ini menunjukkan bahwa pada saat survei, penduduk miskin Banyuwangi di tahun sebelumnya telah banyak yang terangkat dari garis kemiskinan,” he said.
Penurunan persentase angka kemiskinan itu, he continued, diikuti pula dengan penurunan jumlah penduduk miskin. “Selama kurun waktu satu tahun dari 2015 the 2016 there are more than 5 ribu penduduk Banyuwangi yang terangkat dari garis kemiskinan, atau dengan kata lain ada perbaikan pendapatan dari masyarakat,” kata Amin.
Amin menjelaskan, tersebut berdasar survei sosial ekonomi nasional di kecamatan se-Banyuwangi. Basis survei adalah penduduk yang ditetapkan BPS tingkat pusat yang kemudian lagi di daerah.
Beberapa komponen yang disurvei antara lain makanan dan minuman yang dikonsumsi rumah tangga, penerimaan dan pengeluaran dan aspek kesehatan. “Among them, there is 236 komoditas yang menjadi komponen survei mulai beras sampai jajanan yang di konsumsi keluarga. Untuk pendidikan, dan bantuan yang didapatkan, semuanya selama satu tahun,” terang Amin.
Meanwhile, Regent Abdullah Azwar Anas said, data BPS terbaru ini panduan untuk menjalankan program berkelanjutan bidang sosial-ekonomi. “Alhamdulillah kemiskinan kembali turun berdasar data resmi BPS,” he said.
Anas menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga, religious leaders, public figure, TNI, Police, private, BUMN, dan birokrasi yang selama ini terus bersinergi. “Pekerjaan rumah (PR) ke depan masih berat, jadi sinergi perlu semakin erat agar masalah-masalah bisa diselesaikan secara bertahap,” Anas said.
Anas says, program pengentasan kemiskinan secara terpadu telah dan akan terus dilaksanakan serta disempumpurnakan. Mulai dari sektor pendidikan, health, agriculture, UMKM, dan pariwisata.
“Untuk masyarakat yang sangat rentan, dana sudah diperbesar ke pemerintah desa agar lebih cepat membantu, seperti untuk bedah rumah. Dari aspek administrasi, pengurusan surat pernyataan miskin (SPM) sebagai bekal mendapat jaminan kesehatan juga makin ringkas karena sudah diurus di tingkat desa dan Kecamatan,” Anas said.
Di bidang pendidikan, ada program Garda Ampuh (Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah) dan gerakan bersama Siswa Asuh Sebaya (SAS). “Tentu program-program lain, seperti pengembangan ekonomi dengan memadukan pariwisata, UMKM, dan pertanian terus dilakukan untuk memberi dampak ke ekonomi warga,” Anas concluded. (radar)
