Hanura-Nasdem Tolak Raperda Perlindungan TKI

0
719

ilustrasi-tki


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

BANYUWANGI – Fraksi gabungan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Banyuwangi menolak pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Raperda perlindungan TKI yang ditolak Fraksi Hanura-Nasdem itu merupakan raperda inisiatif DPRD yang sudah disepakati dalam rapat paripurna internal sebelumnya. Sikap politik Hanura dan Nasdem itu disampaikan juru bicaranya, Ahmad Masrohan, dalam rapat paripurna DPRD  kemarin (2/11).

Paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, HM. Joni  Subagio, itu memiliki dua agenda. Pertama, tanggapan fraksi atas pendapat bupati Banyuwangi terhadap nota pengantar dua raperda inisiatif anggota DPRD. Dua raperda inisiatif itu meliputi raperda perlindungan TKI dan raperda pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi.

Agenda kedua adalah jawaban bupati  terhadap pandangan umum fraksi terhadap diajukannya lima raperda yang disampaikan eksekutif. Masrohan mengatakan, penolakan  Fraksi Hanura-Nadem didasari karena undang-undang (UU) tentang perlindungan TKI masih akan direvisi dan kini sedang digodok di DPR RI.

Lanjutkan Membaca : First |1 | 2 | 3 | Next → | Last