sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Pemerintah membuka kemungkinan adanya perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026 antara pemerintah dan organisasi Islam Muhammadiyah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, pemerintah masih menunggu hasil sidang isbat yang dijadwalkan pada 19 Maret 2026 untuk menentukan tanggal resmi 1 Syawal.
Sementara itu, Muhammadiyah sebelumnya telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 20 Maret 2026 berdasarkan metode hisab yang mereka gunakan.
“Memang terdapat potensi perbedaan Hari Raya Idul Fitri. Nanti kita tunggu hasilnya, tapi itu tidak mengganggu mengenai jadwal libur dan seterusnya,” ujar Pratikno dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Pemerintah Gelar Sidang Isbat 19 Maret
Menurut Pratikno, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia akan menggelar sidang isbat pada 19 Maret 2026 untuk menetapkan awal bulan Syawal.
Sidang tersebut merupakan forum resmi yang melibatkan para ulama, pakar astronomi, perwakilan organisasi masyarakat Islam, serta sejumlah instansi terkait.
Melalui forum itu, pemerintah akan mempertimbangkan hasil pemantauan hilal di berbagai wilayah Indonesia sebelum memutuskan tanggal 1 Syawal.
“Nanti sidang isbat pemerintah akan diselenggarakan pada tanggal 19 Maret,” kata Pratikno.
Penentuan tersebut dilakukan melalui kombinasi metode hisab dan rukyat yang selama ini digunakan pemerintah dalam menetapkan awal bulan Hijriah.
Perbedaan Penetapan Tidak Jadi Masalah
Pratikno menegaskan, jika nantinya terdapat perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri antara pemerintah dan Muhammadiyah, hal tersebut bukanlah persoalan besar.
Menurutnya, perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah sudah beberapa kali terjadi di Indonesia dan masyarakat selama ini mampu menyikapinya dengan baik.
Ia berharap, umat Muslim tetap menjaga sikap saling menghormati dan menghargai pilihan masing-masing dalam menjalankan ibadah.
“Nah ini nanti 1 Syawal-nya itu beda atau tidak, ya semoga sama, kalaupun beda tidak apa-apa,” ujarnya.
Jadwal Libur Nasional Tidak Terganggu
Pratikno juga memastikan bahwa potensi perbedaan tanggal Lebaran tidak akan mengganggu kebijakan pemerintah terkait jadwal libur nasional maupun cuti bersama.
Page 2
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan terkait libur Lebaran 2026 untuk mendukung kelancaran arus mudik serta aktivitas masyarakat selama hari raya.
Dengan adanya jadwal yang telah disusun sebelumnya, masyarakat tetap dapat merencanakan perjalanan mudik dan kegiatan Lebaran tanpa kendala.
Pentingnya Sikap Toleransi
Lebih lanjut, Pratikno menekankan bahwa yang terpenting bukanlah keseragaman tanggal, melainkan sikap toleransi di tengah masyarakat.
Menurutnya, Indonesia memiliki keragaman metode dan pandangan dalam menentukan awal bulan Hijriah, sehingga perbedaan menjadi sesuatu yang wajar.
“Yang penting adalah kita saling menghormati dan saling menghargai jika memang terdapat perbedaan hasil sidang isbat dalam penetapan tanggal 1 Syawal,” jelasnya.
Harapan Lebaran Bisa Bersamaan
Meski membuka kemungkinan adanya perbedaan, Pratikno tetap berharap penetapan Hari Raya Idul Fitri antara pemerintah dan Muhammadiyah dapat jatuh pada tanggal yang sama.
Kesamaan tanggal perayaan Lebaran dinilai dapat memberikan suasana kebersamaan yang lebih kuat bagi umat Muslim di Indonesia.
Namun demikian, ia kembali menegaskan bahwa perbedaan bukanlah hal yang perlu dipersoalkan selama masyarakat tetap menjaga persatuan dan saling menghormati.
Dengan demikian, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk menunggu hasil resmi sidang isbat yang akan digelar pada 19 Maret 2026 sebagai penentu tanggal Lebaran versi pemerintah. (*)
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Pemerintah membuka kemungkinan adanya perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026 antara pemerintah dan organisasi Islam Muhammadiyah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, pemerintah masih menunggu hasil sidang isbat yang dijadwalkan pada 19 Maret 2026 untuk menentukan tanggal resmi 1 Syawal.
Sementara itu, Muhammadiyah sebelumnya telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 20 Maret 2026 berdasarkan metode hisab yang mereka gunakan.
“Memang terdapat potensi perbedaan Hari Raya Idul Fitri. Nanti kita tunggu hasilnya, tapi itu tidak mengganggu mengenai jadwal libur dan seterusnya,” ujar Pratikno dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Pemerintah Gelar Sidang Isbat 19 Maret
Menurut Pratikno, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia akan menggelar sidang isbat pada 19 Maret 2026 untuk menetapkan awal bulan Syawal.
Sidang tersebut merupakan forum resmi yang melibatkan para ulama, pakar astronomi, perwakilan organisasi masyarakat Islam, serta sejumlah instansi terkait.
Melalui forum itu, pemerintah akan mempertimbangkan hasil pemantauan hilal di berbagai wilayah Indonesia sebelum memutuskan tanggal 1 Syawal.
“Nanti sidang isbat pemerintah akan diselenggarakan pada tanggal 19 Maret,” kata Pratikno.
Penentuan tersebut dilakukan melalui kombinasi metode hisab dan rukyat yang selama ini digunakan pemerintah dalam menetapkan awal bulan Hijriah.
Perbedaan Penetapan Tidak Jadi Masalah
Pratikno menegaskan, jika nantinya terdapat perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri antara pemerintah dan Muhammadiyah, hal tersebut bukanlah persoalan besar.
Menurutnya, perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah sudah beberapa kali terjadi di Indonesia dan masyarakat selama ini mampu menyikapinya dengan baik.
Ia berharap, umat Muslim tetap menjaga sikap saling menghormati dan menghargai pilihan masing-masing dalam menjalankan ibadah.
“Nah ini nanti 1 Syawal-nya itu beda atau tidak, ya semoga sama, kalaupun beda tidak apa-apa,” ujarnya.
Jadwal Libur Nasional Tidak Terganggu
Pratikno juga memastikan bahwa potensi perbedaan tanggal Lebaran tidak akan mengganggu kebijakan pemerintah terkait jadwal libur nasional maupun cuti bersama.
