ROGOJAMPI- Seminar hukum yang dihadiri 1.000 lebih guru yang tergabung dalam PGRI itu berlangsung gayeng. Acara yang diselenggarakan atas kerjasama Forum Kemisan Radar Banyuwangi, PGRI, dan Dinas Pendidikan itu tidak hanya menyorot masalah nasib guru terkait kekerasan terhadap anak didik.
Acara yang dihadiri oleh Ketua Pengurus Besar PGRI DR. Sulistiyo, MPd itu sekaligus ajang curhat bagi guru. Sebagian guru juga mengeluh terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Mereka selalu waswas, jika salah bikin laporan keuangan.
Sebab, kesalahan itu tidak menutup kemungkinan bisa berhadapan dengan hukum. Belum lagi kalau persoalan ini sudah disusupi oleh LSM maupun wartawan bodrek. Tidak sedikit LSM maupun wartawan mencari-cari kesalahan pelaksanaan proyek, tapi ujung-ujungnya minta uang. ”Keluhan itu kerap kita terima dari para guru.
Mereka takut didatangi LSM maupun wartawan yang hanya mencari-cari kesalahan,’’ ungkap Sekretaris PGRI Siswaji yang didapuk menjadi moderator seminar. Apa yang disampaikan Siswaji itu tampaknya juga dirasakan para guru. Selama ini mereka ketakutan dalam mempertanggungjawabkan keuangan.
Belum lagi kalau kepala sekolah tersebut merangkap sebagai bendahara, sekretaris, guru, dan kepala tata usaha (TU). ”Di sekolah terpencil kasek memang merangkap TU dan bendahara. Sehingga, sudah pusing ngurusi kurikulum sekolah, masih dibebani laporan pertanggungjawaban keuangan,’’ kata Siswaji. Keluhan guru itu langsung dijawab oleh Kapolres AKBP Nanang Masbudi.
Lanjutkan Membaca : 1 | 2
