Tidak Masuk Tata Tertib DPRD
BANYUWANGI – Revisi tata tertib (tartib) DPRD Banyuwangi periode 2014-2019 bakal menghadirkan perubahan cukup signifikan. jika dalam tartib sebelumnya remisi ada klausul yang mengatur pandangan akhir (PA) fraksi pada pembahasan peraturan daerah (pemda), pada tatib hasil revisi kali PA fraksi tersebut di hapus.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tartib DPRD Banyuwangi, Syamsul Arifin mengatakan, pihaknya telah melakukan finalisasi pembahasan revisi tartip dewan. Selain melaksanakan pembahasan tingkat internal pansus. para wakil rakyat tersebut juga melakukan konsultasi ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim plus studi banding ke Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
Bali, beberapa hari lalu. Nah, hasil konsultasi dan studi banding itu lantas di bahas kembali di internal pansus pada jumat (20/2). Salah satu poin penting pada remisi tartib kali ini meyangkut PA fraksi. “Teman- teman pansus sepakat PA fraksi dievaluasi,” ujarnya. Syamsul mengatakan, peraturan yang memayungi PA fraksi Hanya satu. yakni Peraturan Menteri Nomor I Tahun 2014.
Selain itu, PA fraksi hanya dilakukan pada pembicaraan tahap pertama pembahasan pansus. “Karena PA tidak berada dalam pembahasan tahap kedua, fungsi dan kegunaannya sangat kecil dan tidak efektif. Karena itu. teman-teman pansus sepakat PA fraksi ditiadakan,” kata politikus PPP tersebut.
Selain soal PA fraksi, para anggota Pansus tatib DPRD Banyuwangi sepakat pembagian mitra kerja komisi dengan instansi terkait dijelaskan melalui surat keputusan (SK) pimpinan dewan. “Sebenarnya pembagian mitra kerja koalisi sudah jelas, tinggal didetailkan dengan SK pimpinan dewan.
Pimpinan akan melakukan pembagian mitra kerja sesuai masukan dan usul masing-masing ketua komisi,” beber pria asal Kecamatan Kalibaru tersebut. masih menurut Syamsul, tindak lanjut pembahasan hasil konsultasi dan studi banding tersebut, pansus akan melapor kepada pimpinan dewan. (radar)
