Parkir Berlangganan Tak Punya Dasar Hukum

0
1612
Ilustrasi
Ilustrasi

Pansus DPRD Minta Eksekutif Membatalkan


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

BANYUWANGI – Panitia Khusus (Pansus) revisi Peraturan Daerah (Raperda) Nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum DPRD minta eksekutif tidak ragu untuk mencabut kebijakan parkir berlangganan Pansus beralasan, kebijakan parkir berlangganan tersebut tidak layak dilanjutkan karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Ketua Pansus Raperda Jasa Umum DPRD, Basir Khadim mengatakan, hasil konsultasi pansus dengan Kemendagri dan Menteri Keuangan RI diperoleh penjelasan bahwa kebijakan parkir berlangganan yang dilakukan beberapa daerah secara hukum.

Sebab, hingga saat ini kebijakan itu belum memiliki dasar hukum berupa UU, PP, Perpres maupun payung hukum yang lain. Satu-satunya payung hukum yang di gunakan melaksanakan kebijakan itu hanya berupa perda dan SK gubernur saja.

Karena itu, dasar hukum kebijakan penarikan retribusi parkir berlangganan secara hukum lemah. Revisi Perda 12 tahun 2011, merupakan amanat dari undang-undang (UU) dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Banyuwangi.

Lanjutkan Membaca : First |1 | 2 | 3 | Next → | Last