Untuk Jaga Kualitas Bangunan Publik
BANYUWANGI- Kinerja pengawas proyek fisik di lingkungan Pemkab Banyuwangi akan diperketat. Pengetatan pengawasan itu dilakukan dalam rangka memastikan pekerjaan proyek fisik sesuai desain yang dirancang pemerintah daerah.
Tim pengawas proyek tidak hanya melakukan pengawasan pada tahap pelaksanaan, namun akan dilakukan awal pekerjaan hingga selesainya pekerjaan. “Kalau hasil pekerjaan jelek, rakyat tidak peduli siapa kontraktor yang mengerjakannya. Rakyat hanya tahu pemda yang bangun. Maka, sebelum itu terjadi, proses pengawasan ini harus ditingkatkan,” papar Bupati Abdullah Azwar Anas saat memimpin rapat terbatas di ruang kerjanya kemarin (3/11).
Saat ini, Pemkab Banyuwangi sedang melakukan pembangunan beberapa gedung publik. Mulai dari pembangunan Bandara Blimbingsari, terminal terpadu pariwisata dan juga Gedung Juang. Selain juga di tahun depan akan melakukan revitalisasi pasar Blambangan yang akan mengusung konsep modern, dan juga membangun alun-alun Taman Blambangan yang fungsinya akan diintegrasikan dengan berbagai ruang publik lainnya.
“Pembangunan ini tidak main-main. Kita mengajak beberapa arsitek ternama untuk mendesain. Kalau desainnya sudah bagus, tapi garapannya jelek kita rugi,” katanya. Sejumlah bangunan di Banyuwangi telah dan akan dirancang oleh arsitek papan atas. Sebut saja green building Pendapa Shaba Swagata Blambangan yang merupakan hasil karya tangan dingin Adi Purnomo, green airport Blimbingsari oleh Andramatin, Stadion Diponegoro rancangan Budi Pradono, dan alun-alun yang kini sedang dirancang bareng antara arsitek Yori Antar, Adi Purnomo, dan Soi .
Untuk meningkatkan pengawasan itu, Pemkab Banyuwangi tidak hanya akan mengandalkan konsultan, tapi juga akan membentuk tim khusus yang akan melakukan pengawasan. “Selama ini proses pengawasan hanya dipercayakan kepada konsultan.
Tapi karena konsultasi di Banyuwangi terbatas, maka pengawasannya tidak maksimal. Jadi, perlu adanya cluster pengawasan khusus dari kita,” ungkap Anas. Cluster pengawasan tersebut, lanjut anas, akan melakukan optimalisai pegawai di Dinas PU dan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang.
“Nanti, di setiap kecamatan akan ada petugas yang tugasnya mengawasi berbagai proyek pemerintah,” terangnya Pengawasan langsung itu untuk melengkapi model pengawasan yang selama ini hanya berkutat dalam masalah administratif belaka.
Dengan kombinasi dua pengawasan secara langsung akan menghasilkan spesifikasi bangunan yang sesuai dengan desain awal yang memadukan antara fungsi ruang dan estetika. “Bangunan yang dihasilkan tidak cukup hanya sekadar berfungsi, tapi juga memiliki kualitas yang tinggi, serta secara arsitek bisa dinikmati karena unsur estetikanya ditonjolkan.” harapnya.
Pihak pelaksana, tambah Anas, dapat diuntungkan dengan adanya sistem cluster pengawasan yang memonitor pekerjaan ini dari awal. “Mereka akan mengawasi secara aktif dan langsung. Bila terjadi ketidaksesuaian spesifikasi yang dilakukan oleh kontraktor dapat diketahui lebih awal. Jadinya, tidak ada lagi pembongkaran bangunan di ujung pembangunan karena tidak sesuai dengan desain yang awal, ”Paparnya.
Pengawasan secara bertahap akan dikembangkan dalam sistem e-Monev. Yaitu aplikasi berbasis internet untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai proyek pembangunan. Pola pengawasan kolaborasi mulai dari administrasi, pengawasan langsung, dan juga e-Monev, akan menghadirkan kualitas bangunan yang maksimal. “Saya ingin bangunan publik yang ada di Banyuwangi ini nanti tinteless,” tambah Anas. (radr))
