KALIPURO – Rencana perluasan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, menjadi sorotan khusus kalangan dewan. Kalangan dewan meminta pemerintah memastikan, beberapa kepala keluarga (KK) yang kini tinggal di wilayah yang masuk zona perluasan pelabuhan itu, nanti direlokasi dengan layak.
Rencana perluasan Pelabuhan Ketapang tersebut termaktub dalam rancangan peraturan daerah (raperda) rencana detail tata ruang (RDTR) Pelabuhan Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi yang kini tengah dibahas oleh eksekutif dan legislatif.
Sebelum melakukan pembahasan lebih detail, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banyuwangi menggelar tinjau lapangan ke kawasan Pelabuhan Ketapang kemarin (14/4). Ketua Pansus DPRD Banyuwangi, Irianto, mengatakan tinjau lapangan kemarin dilakukan untuk memastikan raperda RDTR Pelabuhan Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi, itu tidak bertabrakan atau tumpang tindih dengan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Banyuwangi.
“Saat ini (kemarin), baru satu kawasan strategis yang kami tinjau, yakni di kawasan Pelabuhan Ketapang. Sejauh ini kami belum menemukan adanya sesuatu yang tumpang tindih antara raperda RDTR dengan Perda RTRW,” ujarnya.
Namun demikian, Irianto mengaku pihaknya menemukan beberapa hal yang perlu dibahas lebih lanjut dengan lintas elemen terkait. Salah satunya bangunan villa yang berlokasi di bawah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di wilayah Desa Ketapang.
“Kami melihat di situ merupakan bangunan villa. Mungkin ada perubahan, saya sendiri belum tahu dan belum koordinasi dengan pihak terkait,” kata politikus PDIP tersebut. Satu hal lain yang tidak luput menjadi sorotan dewan adalah soal rencana perluasan Pelabuhan Ketapang.
Menurut Irianto, mengacu draf raperda RDTR Pelabuhan Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi, kawasan pelabuhan itu akan diperluas ke arah selatan, tepatnya hingga lahan milik PT. ASDP Indonesia Ferry di utara Hotel Banyuwangi Beach yang kini dimanfaatkan sebagai kantong parkir.
Irianto mengaku pihaknya belum tahu persis total area perluasan Pelabuhan Ketapang tersebut. “Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) rencananya akan menyampaikan kepada Pansus terkait AP perluasan Pelabuhan Ketapang kepada pansus besok (hari ini, 15/4),” cetusnya.
Namun berdasar hasil tinjau lapangan kemarin, terdapat sejumlah rumah yang akan kena dampak perluasan tersebut. “Harapan kami, masyarakat terdampak harus direlokasi dengan baik. Harus ada jaminan dari pemerintah, masyarakat terdampak harus direlokasi dengan layak. Harus memanusiakan manusia,” tegasnya. (radar)
