Untuk Mengatasi Polemik Pengelolaan Pulau Merah
PESANGGARAN – Polemik pengelolaan pantai Pulau Merah di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, tampaknya segera berakhir. Sebab, Pemkab Banyuwangi segera merealisasikan MoU dengan Perhutani Banyuwangi Selatan terkait pengelolaan tempat wisata tersebut.
Hal itu disampaikan Plt. Kepala Dinas Pariwisata Banyuwangi, Yanuar Bramuda, dalam pertemuan dengan pihak Perhutani Banyuwangi Selatan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA), dan jajaran Forum Pimpinan Kecamatan Pesanggaran kemarin (21/10. Dalam pertemuan yang digelar di Pendapa Kecamatan Pesanggaran tersebut, Bramuda menyampaikan bahwa pemkab sudah melakukan MoU dengan para stakeholder pemangku kawasan wisata di Banyuwangi.
Beberapa stakeholder tersebut adalah Perhutani, BKSDA, Taman Nasional Meru Betiri, Taman Nasional Alas Purwo, dan Kawah Ijen. Jadi, secara makro kita sudah ada kerja sama mengelola kawasan wisata di Banyuwangi,” ujar pria yang akrab disapa Bram itu. Namun, sampai kemarin (21/1) tindak lanjut dari kese pakatan tersebut belum dire alisasikan. Karena pemkab, dalam hal ini Dinas Pariwisata, masih melakukan konsolidasi.
Nah, di tengah Dinas Pariwisata melakukan konsolidasi dengan para pihak terkait tersebut, per soalan pengelolaan tempat wisata pantai Pulau Merah muncul. “Tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga demokrasi,” ujar Bram. Namun, dia berharap, setelah tindak lanjut kesepakatan bersama tersebut direalisasikan, polemik pengelolaan tempat wisata tertentu tidak lagi menimbulkan persoalan. Bram menjelaskan, saat ini pemkab sedang menyusun dan mengkaji isi MoU yang akan direalisasikan tersebut.
“Misalnya, bagaimana bentuk pengelolaannya, siapa saja yang dilibatkan, termasuk berapa yang harus masuk ke PAD, hal itu masih kita godok,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya (19/1), puluhan warga pesisir pantai Pulau Merah, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, melakukan unjuk rasa menolak pungutan tiket masuk ke kawasan wisata yang di lakukan Kelompok Kerja (Pok ja) Wisata setempat pada Sabtu (18/1). Aksi massa itu dipicu ke tidakjelasan pengelolaan taman wisata pantai Pulau Merah yang dinilai tidak transparan. (radar)
