JAKARTA – Banyuwangi kembali meraih Anugerah Pangripta Nusantara dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Anugerah ini diberikan kepada Banyuwangi karena dinilai memiliki perencanaan terbaik dan dinilai sukses meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
Ada empat parameter dan 16 indikator penilaian. Parameter yang dinilai antara lain konsistensi, komprehensif, keterkaitan, perencanaan terukur dan bisa diaplikasikan dengan baik. Tahun ini ada enam kabupaten/ kota yang terpilih dari total lebih dari 500 kabupaten/kota se-Indonesia.
Banyuwangi menjadi salah satu yang terbaik dari enam abupaten/kota yang meraih penghargaan tersebut. Penghargaan diberikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago kepada Bupati Abdullah Azwar Anas di Jakarta kemarin (29/4/).
Tim penilai penghargaan ini terdiri atas para pakar, dan melibatkan tim independen yang ipimpin Prof. Herman Haeruman dari IPB Bogor. Mekanisme penilaian penghargaan dilakukan secara berjenjang mulai tahap evaluasi dokumen perencanaan, hingga verifikasi lapangan.
Bupati Anas mengatakan, beberapa aspek yang juga dinilai antara lain keterkaitan program prioritas kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pusat. Selain itu juga dinilai konsistensi antara rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan kedalaman serta kelengkapan data dan analisis dalam penyusunan program prioritas.
“Juga dinilai bagaimana proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah rencana dari tingkat desa sampai kabupaten. Keterlibatan dan peran DPRD dalam penyusunan RKPD juga menjadi poin plus,” jelas Anas. Beberapa inovasi perencanaan daerah juga menjadi fokus penilaian.
Sejumlah inovasi perencanaan tersebut, imbuh Anas, penetapan pagu indikatif agi 24 kecamatan sebesar Rp 105 miliar. Dengan pagu tersebut, maka ada kepastian pendanaan bagi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (musrenbangcam).
“Usul dari tingkat desa ke kecamatan tidak terdistorsi. Ada jaminan bahwa usul di desa dan kecamatan tertampung karena ada pagu yang khusus untuk kecamatan,” ujar Anas. Anas menambahkan, penyusunan rencana kerja Pemkab Banyuwangi juga dinilai transparan dan akuntabel karena melibatkan seluruh stakeholder pembangunan.
Dan semua dokumen perencanaan hingga implementasi dipublikasikan secara terbuka sehingga masyarakat bisa mengetahui usul rencana kerja dan implementasinya secara online. “Banyuwangi memiliki sistem informasi perencanaan online yang diintegrasikan dengan sistem informasi tata ruang yang mengcover seluruh desa dan kecamatan,” sebut Anas.
Diungkapkan, perencanaan pembangunan daerah harus berani menerobos kebekuan dan tidak hanya terkungkung pada anggaran. Program pembangunan jangan berorientasi pada proyek yang bermuara pada anggaran. “APBD kami terbatas, kalau mengandalkan APBD ya itu-itu saja program pembangunan.
Karena itu kita lakukan inovasi dengan menggandeng dunia usaha. Sinergi pemda, BUMN, swasta, dan publik luas untuk optimalisasi pembangunan,” tambahnya. Program pelayanan Lahir Procot juga mendapat penghargaan dari Kemneterian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.
Program ini ditasbihkan sebagai pelayanan terbaik nasional bersama sepuluh kabupaten/kota lainnya. Penghargaan diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, kemarin. (radar)
