RADARBANYUWANGI.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) berencana untuk kembali membuka rute pelayaran kapal cepat yang menghubungkan Pelabuhan Marina Boom Banyuwangi dengan Denpasar pada Juni tahun 2025.
Rencana ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antara kedua daerah, terutama dalam sektor pariwisata.
Namun, Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada koordinasi yang dilakukan dengan Pemerintah Kota Denpasar terkait rencana tersebut.
Baca Juga: Kapal Cepat Banyuwangi-Denpasar, Gubernur Bali Wayan Koster: Baru Wacana!
“Pihak kami pun belum mengetahui kawasan Serangan yang berada di BTID atau di Pelabuhan Serangan milik Pemkot,” ujar Sriawan seperti dikutip dari Radar Bali.
Sriawan menekankan pentingnya koordinasi antara Pemprov Jatim dan Pemkot Denpasar, terutama mengenai spesifikasi kapal cepat, kolam pelabuhannya, serta tujuan akhir kapal, apakah akan berlabuh di Pelabuhan Serangan atau Pelabuhan Benoa.
“Agar kami bisa menyiapkan sarana prasarana pelabuhan sesuai dengan spesifikasi kapal yang akan datang, baik panjang dermaga, pola pelabuhan, maupun fasilitas penunjang lainnya,” tambahnya.
Baca Juga: Angka Penumpang LRT Jabodebek Tembus 83 Ribu, Apa Penyebabnya?
Meskipun demikian, Pemkot Denpasar menyambut baik adanya rencana transportasi ini.
Sriawan menyatakan bahwa keberadaan transportasi publik ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di darat, serta meningkatkan konektivitas kawasan pariwisata di Denpasar dengan Banyuwangi.
“Selama ini, penghubung antara Banyuwangi dan Denpasar hanya melalui jalur darat. Dengan adanya kapal cepat ini, otomatis akan melalui jalur laut, yang juga dapat mengurangi beban lalu lintas Denpasar-Gilimanuk,” jelasnya.
Sriawan menekankan pentingnya untuk terus menggerakkan koordinasi antara Pemkab Banyuwangi dan Pemkot Denpasar ke depannya, guna menyiapkan sarana prasarana yang diperlukan.
Hal ini termasuk berkoordinasi dengan Syahbandar Benoa, Wilker Serangan, dan stakeholder terkait lainnya untuk memastikan kelancaran operasional kapal cepat tersebut. (*)
