sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Pemerintah Indonesia tengah mencari cara untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menanggapi penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait penggunaan APBN untuk menutup utang proyek strategis tersebut.
Menurut Prasetyo, pemerintah berupaya mencari skema pembiayaan alternatif agar beban utang proyek KCIC tidak mengganggu stabilitas fiskal negara.
“Beberapa waktu yang lalu sudah dibicarakan untuk mencari jalan keluar agar beban keuangan bisa dicarikan solusi,” ujarnya seusai rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Minggu malam (12/10/2025).
Meski isu pembayaran utang tidak dibahas dalam rapat tersebut, Prasetyo menegaskan pentingnya proyek Whoosh sebagai infrastruktur transportasi strategis nasional.
Ia menilai keberadaan Whoosh telah membantu mobilitas masyarakat, khususnya antara Jakarta dan Bandung.
“Faktanya, Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas masyarakat, baik dari Jakarta ke Bandung maupun sebaliknya,” ungkapnya.
Baca Juga: Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Melonjak, Apa Dampaknya bagi BUMN?
Sikap Tegas Menteri Keuangan
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung utang jumbo proyek KCIC.
Ia menilai, tanggung jawab pelunasan utang sepenuhnya berada pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat di dalamnya, bukan pada pemerintah pusat.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) kini tengah menjadi sorotan publik karena total beban utangnya mencapai Rp 116 triliun.
Superholding BUMN Danantara disebut sedang mencari cara untuk meringankan beban pembiayaan proyek tersebut, termasuk opsi meminta dukungan dari APBN.
Namun, Purbaya menolak usulan itu secara tegas.
“Kalau sudah dibuat Danantara, mereka punya manajemen dan dividen sendiri yang rata-rata bisa mencapai Rp 80 triliun per tahun. Harusnya mereka bisa mengatur dari situ, jangan lagi ke Kemenkeu,” jelas Purbaya dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Page 2
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Pemerintah Indonesia tengah mencari cara untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menanggapi penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait penggunaan APBN untuk menutup utang proyek strategis tersebut.
Menurut Prasetyo, pemerintah berupaya mencari skema pembiayaan alternatif agar beban utang proyek KCIC tidak mengganggu stabilitas fiskal negara.
“Beberapa waktu yang lalu sudah dibicarakan untuk mencari jalan keluar agar beban keuangan bisa dicarikan solusi,” ujarnya seusai rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Minggu malam (12/10/2025).
Meski isu pembayaran utang tidak dibahas dalam rapat tersebut, Prasetyo menegaskan pentingnya proyek Whoosh sebagai infrastruktur transportasi strategis nasional.
Ia menilai keberadaan Whoosh telah membantu mobilitas masyarakat, khususnya antara Jakarta dan Bandung.
“Faktanya, Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas masyarakat, baik dari Jakarta ke Bandung maupun sebaliknya,” ungkapnya.
Baca Juga: Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Melonjak, Apa Dampaknya bagi BUMN?
Sikap Tegas Menteri Keuangan
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung utang jumbo proyek KCIC.
Ia menilai, tanggung jawab pelunasan utang sepenuhnya berada pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat di dalamnya, bukan pada pemerintah pusat.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) kini tengah menjadi sorotan publik karena total beban utangnya mencapai Rp 116 triliun.
Superholding BUMN Danantara disebut sedang mencari cara untuk meringankan beban pembiayaan proyek tersebut, termasuk opsi meminta dukungan dari APBN.
Namun, Purbaya menolak usulan itu secara tegas.
“Kalau sudah dibuat Danantara, mereka punya manajemen dan dividen sendiri yang rata-rata bisa mencapai Rp 80 triliun per tahun. Harusnya mereka bisa mengatur dari situ, jangan lagi ke Kemenkeu,” jelas Purbaya dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).
