BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyampaikan nota penjelasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019. Dalam laporan tersebut, diketahui belanja dan transfer daerah tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp 3,213 triliun atau setara 92,02 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 3,283 triliun.
Dilansir dari banyuwangikab.go.id, hal ini disampaikan Bupati Anas dalam sidang paripurna DPRD Banyuwangi yang digelar secara virtual melalui aplikasi zoom, Senin (6/7/2020), sebagai bentuk penerapan physical distancing di tengah pandemi covid-19.
Wakil ketua DPRD Banyuwangi M. Ali Mahrus dan Ruliyono, bersama 14 angota asal 7 fraksi di DPRD mengikuti rapat di kantor dewan. Sedangkan Bupati Anas bersama Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti rapat dari aula Rempeg Jogopati kantor Pemkab Banyuwangi.
Rapat paripurna juga diikuti puluhan anggota dewan dari kediaman masing-masing. Serta kepala OPD yang lain, camat, dan kepala desa (kades)/ lurah dari kantor masing-masing.
Disampaikan Anas, belanja dan transfer daerah tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar 92,02 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 3,283 triliun. Ini setara dengan Rp. 3,213 triliun.
Adapun rinciannya, belanja operasi sebesar Rp 2,879 triliun, belanja modal senilai Rp 529,542 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp 295,756 miliar. Sementara transfer daerah terealisasi sebesar Rp. 403,568 milyar.
“Sisa dari pos belanja yang tidak terserap merupakan hasil efisiensi yang dilakukan daerah. Apalagi sekarang proses pengadaan barang dan jasa sudah dilakukan secara lelang elektronik, sehingga tercipta efisiensi,” jelas Anas.
Berikutnya, untuk pendapatan daerah tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 3,143 triliun atau 97,67 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3,218 triliun atau sebesar . Pendapatan daerah tahun 2019 itu, antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp 495,691 miliar dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 517,576 miliar.
“Secara kinerja dari sisi perolehan PAD kami nilai positif karena mengalami peningkatan. Dari yang sebesar Rp. 450,6 miliar pada tahun 2018, kini meningkat menjadi Rp 495,6 miliar di tahun 2019,” kata Anas.
Pendapatan daerah 2019, lanjut Anas, juga berasal dari transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan sebesar Rp. 2,526 trilyun, dana penyesuaian senilai Rp. 271,891 miliar, dana transfer dari provinsi sebesar Rp. 243,928 miliar, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 126,505 miliar.
“Jika dihitung, per 31 Desember 2019 kita mengalami surplus realisasi sebesar Rp.121,966 miliar. Surplus ini terjadi lantaran kita bisa melakukan efisiensi pada pos belanja daerah,” terang Anas.
Selanjutnya pada pos pembiayaan daerah, Anas menyebut penerimaan pembiayaan netto tahun 2019 sebesar Rp. 65,113 miliar. “Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pada 2019 sebesar Rp 187,80 miliar,” pungkasnya.
