Berbagai upaya dilakukan Pemkab Banyuwangi untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala yang membuat upaya tersebut tak bisa mempercepat pengurangan angka kemiskinan. HAL itu terungkap dalam diskusi bedah kemiskinan yang diselenggarakan Forum Pimpinan Kecamatan Genteng di hall room lantai dua hotel Agung Jaya Mahkota, Genteng, kemarin pagi.
Diskusi yang dimulai pukul 10.00 tersebut menghadirkan narasumber Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Agus Siswanto, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Peni Handayani, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Beni. Awalnya, diskusi yang diikuti perwakilan awak media, pengusaha, tokoh masyarakat, dan aktivis pemberdayaan masyarakat, itu berlangsung cukup santai dan jauh dari suasana tegang.
Begitu Agus Siswanto memaparkan angka kemiskinan di Kota Genteng mencapai angka di atas 15 persen, suasana memanas. Sebab, sebagai kota yang aktivitas ekonominya cukup pesat, sangat tidak mungkin Genteng memiliki angka kemiskinan cukup tinggi Suasana tambah panas ketika pe maparan Agus Siswanto itu diperkuat data BPS yang disampaikan Beni. Secara detail Beni memperlihatkan datadata penduduk miskin di empat desa di Kota Genteng.
Mulai penduduk miskin yang ha nya memiliki rumah dan tak memiliki jamban sampai warga miskin yang rumahnya berlantai tanah. “Data kami ini juga dilengkapi foto warga dan rumahnya, semua lengkap,” tutur Beni. Hal tak jauh berbeda di sampaikan Peni Handayani. Menurutnya, secara umum pemerintah sudah memetakan pen duduk miskin di Banyuwangi yang diperkuat data BPS.
Pemerintah juga telah mem persiapkan program dan strategi untuk mengentaskan ke miskinan, mulai program pem berian modal kerja, pember dayaan; seperti pavingisasi, pe ngairan, bantuan sarana air bersih, sampai pengajaran keterampilan kepada masyarakat. Bukan hanya itu, program pengentasan kemiskinan juga ada yang berupa pemberian bantuan ternak kambing, itik, bedah rumah, dan pemberian beasiswa. “Semua program ada dan sudah kita lakukan,” tan dasnya.
Hanya saja, berbagai program ter sebut banyak menemui kendala, misalnya banyak masyarakat yang mampu se cara ekonomi dan minta di masukkan ke dalam kategori miskin. Kasus semacam ini bi asanya terjadi pada program bedah ru mah, pemberian bantuan mo dal, dan pemberian beras un tuk warga miskin. Pada program yang sifatnya pemberdayaan melalui kelom pok masyarakat (pok mas), banyak ditemukan yang mengajukan adalah orang yang sama dan tidak te pat sasaran, mi salnya satu orang masuk da lam pokmas pem berian bantuan ternak kambing se kaligus ter nak itik.
“Kasus semacam ini banyak kita temukan, sehingga banyak pokmas yang mengajukan tapi orangnya ya itu-itu saja,” tandasnya. Paparan Peni dan kedua nara sumber lain itu langsung di – respons para peserta. Mereka banyak yang menyayangkan banyaknya kendala yang terjadi di lapangan tersebut. Sebab, banyaknya warga mampu tapi mengaku miskin dan dobel nama dalam pokmas itu adalah modus lama. “Mestinya kasus semacam ini tidak terulang, se hingga yang dapat bantuan tidak hanya itu-itu saja, harus me ata,” kata Jazuli, salah satu peserta dari unsur lembaga swadaya masyarakat.
Sementara itu, kepala Biro Radar Genteng Jawa Pos Radar Banyuwangi, Abdul Aziz, juga ikut urun rembug dalam acara ter sebut. Menurutnya, data warga miskin secara detail yang dimiliki Pemkab Banyuwangi sangat memudahkan dalam menentukan skala prioritas pengentasan kemiskinan. Sebab, program pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan sudah cukup banyak. “Jadi tinggal kesungguhan dan konsistensi semua pihak agar benar-benar menjalankan pro gram-program tersebut,” tuturnya. Terkait adanya warga yang mampu tapi mengaku miskin, dan adanya penerima bantuan yang namanya tercantum di banyak pokmas, perlu ada sanksi tegas dari BPM. “Harus ada sanksi yang membuat mereka jera,” desaknya. (radar)
