Sengketa Mal Akhirnya Berlanjut ke Persidangan

0
383

BANYUWANGI – Sengketa pengelolaan Mall of Sri Tanjung (MOST) memasuki babak baru. Terkini, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi memutuskan untuk melanjutkan gugatan perdata yang diajukan Pemkab Banyuwangi. Gugatan perdata yang dilayangkan Pemkab terhadap PT. Dian Graha Utama (DGU) dinilai hakim memenuhi unsur, sehingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Keputusan majelis hakim itu dituangkan dalam putusan sela yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Made Sutrisna kemarin (29/8). Ada tiga poin yang disampaikan hakim dalam putusan sela kemarin. Pertama, majelis hakim mengabulkan gugatan provisi yang diajukan Pemkab Banyuwangi. Kedua, majelis hakim mengeluarkan putusan melarang pihak tergugat, yakni PT. DGU, membuat kesepakatan baru apa pun dengan pihak ketiga tan pa izin pihak penggugat.

Putusan ketiga, pengadilan melarang tergugat mengubah, membuat, dan menambah bangunan apapun tanpa seizin penggugat. “Dalam persidangan selanjutnya, kita optimistis semua gugatan klien kami akan diterima,” kata kuasa hukum Pemkab Banyuwangi, Muhammad Fahim. Sekadar diketahui, untuk menyelesaikan sengketa pengelolaan MOST, Pemkab dan PT. DGU berlanjut ke pengadilan.

Kontrak kerja sama pengelolaan MOST dilakukan pada tahun 2009. Disepakati, PT. DGU sebagai pihak pertama kana mem berikan kontribusi Rp 18 miliar kepada pihak pertama, yakni Pemkab Banyuwangi. Dengan ketentuan, nilai kontrak kerja sama sebesar Rp 18 miliar itu dikurangi Rp 2,156 miliar. Uang sebesar Rp 2,156 miliar itu akan digunakan untuk me nyelesaikan bangunan yang be lum rampung 100 persen.

Loading...

Nilai kontrak sebesar Rp 18 miliar setelah dikurangi sebesar Rp 2,156 miliar itu akan di angsur setiap tahun selama 20 tahun. Tiap tahun PT. DGU wajib membayar Rp 800 juta. Dalam kontrak itu, realisasi pem bayaran disepakati dimulai akhir Februari 2011. Sayang, kesepakatan dalam kontrak kerja sama itu diingkari PT. DGU.

Lanjutkan Membaca : 1 | 2