GENTENG – Menghadirkan pemimpin dan pejabat berjiwa enterprenuer di lembaga pemerintahan memang sangat penting. Dengan begitu, akan lebih cepat memacu percepatan pembangunan di sebuah negara atau daerah. Di sisi lain, idealisme menjadi pejabat yang ingin menerapkan gaya enterprenuer seringkali berbenturan dengan regulasi yang dibuat pemerintah itu sendiri. Hal itulah yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan H. Hariadji Sugito, SKM., MM., saat dibuka sesi tanya jawab dalam seminar bisnis di RS Al- Huda, Kecamatan Gambiran, Rabu (30/5) lalu.
Menurut Hariadji, mengelola sebuah perusahaan swasta bisa dikatakan lebih mudah dibanding mengelola pemerintahan. “Kalau direktur perusahaan swasta melihat sesuatu yang kurang di perusahaannya, dia bisa saja langsung ambil keputusan untuk menutup sesuatu yang kurang itu, karena memang memiliki kewenangan,” tuturnya. Namun, kata dia, tentu berbeda manakala seorang pemimpin atau pejabat pemerintah menghadapi hal serupa.
Manakala melihat sesuatu yang kurang dalam instansi atau lembaganya, adakalanya tidak bisa langsung me- ngambil keputusan. Sebab, ada regulasi yang harus diperhatikan. Sehingga keputusan yang diambil oleh pejabat atau pemimpin tersebut tidak justru menjerumuskannya ke persoalan hukum. “Kita inginnya mengambil langkah- langkah untuk memacu program, namun ada regulasi yang harus kita perhatikan. Jadi mohon sharingnya,” tutur Hariadji, kepada Misbahul Huda, nara sumber seminar.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Misbahul Huda mengaku bisa memahami. Namun dengan semangat membangun daerah untuk mense- jaterakan rakyat, regulasi bukanlah sebuah tantangan yang tak bisa dilalui. Apalagi, lanjutnya, dia melihat sosok Bupati Banyuwangi, H. Abdullah Azwar Anas, adalah pemimpin yang memiliki jiwa spritualitas dan memiliki jiwa enterprenuer. “Saya yakin, beliau bisa mengatasi hal-hal seperti itu,” tuturnya. Sementara itu, menanggapi pertanyaan Hariadji, Bupati Anas juga menyampaikan hal serupa.
Selama ini, tuturnya, banyak sekali yang ingin segera dilakukan pemerintah agar program-programnya segera mungkin berjalan. Bahkan mencari tambahan dan mengembangkan program agar tujuan masyarakat sejahtera bisa segera ter- capai. Namun di sisi lain, ada regalusi yang harus diperhatikan. Misalnya, kata bupati, pemerintah ingin rumah sakit milik daerah segera diperbaiki, begitu juga dokter spesialis sebanyak mungkin ada di rumah sakit pemerintah.
Tapi untuk melakukan hal itu, regulasinya tidak boleh buru-buru. Paling tidak untuk menganggarkan, harus menunggu persetujuan DPRD. “Banyak juga contoh-contoh lain. Kalau swasta, kita mungkin bisa enak. Saat melihat ada kekurangan, segera mungkin kita perbaiki. Kalau perlu saat ini juga,” tandasnya. Meski demikian, lanjut bupati, ada benturan regulasi tersebut hendaknya tidak menyurutkan langkah semua pihak untuk dijadikan kendala. “Namun harus terus berjalan, tetap melakukan terobosan. Sehingga program pemerintah bisa jalan. Meski untuk itu harus sabar dan ulet,” tandasnya. (radar)
