Salah Satunya Proyek Break Water Muncar
BANYUWANGI – Gagalnya pelaksanaan pembangunan instalasi pengolahan limbah (IPAL) terpadu di Kecamatan Muncar, berdampak pada pengucuran dana APBN ke Banyuwangi. Tahun ini, ada tiga mega proyek pusat yang didanai APBN 2013 gagal direalisasikan di Muncar. Gagal tiga proyek APBN itu disampaikan langsung Bupati Abdullah Azwar Anas. Menurut Bupati Anas, penolakan terhadap pembangunan IPAL terpadu yang sudah berlangsung, ternyata berdampak cukup serius terhadap kegiatan pembangunan nasional di Banyuwangi.
Pada tahun pertama menjabat, Bupati Anas mengaku melakukan road show di sejumlah kementerian di Jakarta. Salah satu tujuannya, meyakinkan pemegang kendali kegiatan nasional di daerah. “Waktu itu, saya meyakinkan menteri, para Dirjen dan Satker di sejumlah kementerian bahwa Banyuwangi welcome terhadap kegiatan nasional,” katanya. Langkah itu dilakukan, karena satker proyek nasional di sejumlah kementerian kurang happy jika ditugaskan mengawal proyek APBN di Banyuwangi.
Salahnya satu pemicunya, karena warga Banyuwangi dianggap kurang mendukung dan sering berakhir dengan masalah. “Setelah beberapa kementerian percaya dengan jaminan saya, malah muncul penolakan pembangunan IPAL oleh sebagian arga Muncar,” katanya. Menurut Anas, penolakan itu sama sekali di luar sepengetahuan dan kontrol dirinya. Padahal, pembangunan IPAL itu berada di lahan milik pemerintah, dan bukan pada lahan milik warga. “Tahun ini, ada tiga proyek APBN bernilai puluhan miliar yang gagal mengucur ke Kecamatan Muncar,” katanya.
Satu dari tiga proyek APBN yang gagal itu, kata Bupati Anas, adalah pembangunan pemecah ombak atau break water di sekitar pelabuhan. Sayangnya, kegiatan itu gagal dilaksanakan karena pihak satker khawatir akan adanya penolakan yang sama seperti proyek IPAL terpadu. Menurut Anas, para satker proyek nasional khawatir jika membawa proyek nasional ke Muncar, akan terjadi penolakan yang sama.
Jika terjadi penolakan, Satker yang harus mengamandemen sejumlah klausul kontrak dengan pihak pelaksana. Padahal, beberapa anggaran sudah dibelanjakan. “Para satker merasa tidak nyaman untuk kerja,” ujarnya. Pada awalnya, tambah Bupati Anas, Kecamatan Muncar akan dijadikan daerah percontohan beberapa kegiatan nasional. Namun dengan penolakan IPAL itu, Bupati Anas belum tahu, apakah rencana percontohan itu akan dilanjutkan atau tidak. (radar)
