Tuntutan Kasus UMK Ditunda

0
347

BANYUWANGI – Sidang kasus dugaan pelanggaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan terdakwa Agus Wahyudin ditunda kemarin (24/10). Pasalnya, kejaksaan belum siap menyampaikan berkas tuntutan untuk terdakwa yang menjabat direktur keuangan PT Maya Muncar tersebut.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Informasi yang berhasil dikumpulkan wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi menyebutkan, majelis hakim yang dipimpin Made Sutrisna terpaksa menunda sidang lantaran berkas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Hari Utomo belum siap.

Mendapati hal itu, majelis hakim lantas menunda sidang hingga Rabu pekan depan (31/10), guna memberikan waktu kepada JPU menyiapkan tuntutan. “Tuntutan belum siap. JPU masih mengajukan rencana tuntutan (rentut) ke Kejati (Kejaksaan Tinggi) Jatim,” ujar Humas PN Banyuwangi, Bawono Eff endi.

Sayang, saat dikonfirmasi wartawan koran ini, Hari enggan menjelaskan alasan yang menyebabkan tuntutan belum siap. “Corongnya langsung ke Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Syaiful Anwar, Red). Tetapi, seperti yang Anda ketahui, sidang memang ditunda,” katanya. Seperti diberitakan, PN Banyuwangi tengah menangani sidang kasus dugaan pelanggaran upah minimum kabupaten (UMK) dengan terdakwa Direktur Keuangan PT Maya Muncar, Agus Wahyudin.

Loading...

Saat menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Agus mengaku dirinya merasa tidak menzalimi para buruh yang dibayar sebesar Rp 28 ribu per hari pada tahun 2010 lalu. Padahal, dia tahu UMK di Banyuwangi saat itu sebesar Rp 824 ribu. Itu artinya, jika dikalkulasi, upah yang seharusnya dibayar kepada setiap buruh sekitar Rp 32 ribu per hari (asumsi dalam sebulan terdapat 25 hari kerja).

Lanjutkan Membaca : 1 | 2