Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia

Usulan Exit Tol Kesamben Jombang Disambut Positif, Astra Infratoll Ungkap Tantangan Biaya dan Kelas Jalan

usulan-exit-tol-kesamben-jombang-disambut-positif,-astra-infratoll-ungkap-tantangan-biaya-dan-kelas-jalan
Usulan Exit Tol Kesamben Jombang Disambut Positif, Astra Infratoll Ungkap Tantangan Biaya dan Kelas Jalan

sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk membangun exit tol baru di Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, mendapat sambutan positif dari PT Astra Infratoll Jombang–Mojokerto (Jomo) selaku pemegang konsesi ruas Tol Jombang–Mojokerto.

Meski demikian, pihak pengelola tol menegaskan bahwa pembangunan exit tol bukan perkara sederhana karena memerlukan kajian mendalam serta anggaran yang sangat besar.

Kepala Departemen Operasional PT Astra Toll Jombang–Mojokerto, Zanuar Firmanto, mengatakan secara prinsip perusahaan terbuka terhadap usulan tersebut.

Namun, realisasi pembangunan tetap harus mengikuti kebijakan dan perintah dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Pada prinsipnya, kami tentu menyambut gembira usulan itu, selama ada perintah dari Kementerian PU kami tinggal jalan. Karena secara teori, exit tol baru akan selalu diikuti dengan perkembangan ekonomi atau pusat keramaian baru,” ujar Zanuar.

Menurut dia, kehadiran exit tol di suatu wilayah hampir selalu memicu tumbuhnya aktivitas ekonomi baru, mulai dari kawasan perdagangan, jasa logistik, hingga permukiman.

Namun, Zanuar menekankan, banyak aspek teknis yang harus dikaji sebelum pembangunan benar-benar dilakukan.

“Yang jelas kami akan diajak diskusi, dan kementerian juga pasti terlibat dalam pembahasan itu,” katanya.

Persoalan Kelas Jalan Jadi Tantangan

Zanuar menjelaskan, salah satu syarat utama pembangunan exit tol adalah kesesuaian kelas jalan penghubung.

Exit tol idealnya harus terhubung dengan jalan yang setara atau minimal satu tingkat di bawah kelas jalan tol.

“Exit tol itu harus keluarnya di jalur yang setara atau satu tingkat di bawahnya. Misalnya di Jombang, Bandarkedungmulyo keluar di jalan nasional yang kelasnya sama, sementara Tembelang keluar di jalan provinsi, jaraknya satu kelas,” jelasnya.

Sementara itu, di wilayah Kesamben, hingga kini belum terdapat jalan dengan kelas yang sesuai untuk langsung menampung arus kendaraan dari tol.

Kondisi tersebut berarti perlu dibangun akses tambahan yang cukup panjang hingga tersambung ke jalan kabupaten atau jalan provinsi.


Page 2


Page 3

“Artinya butuh akses tambahan yang panjang. Contohnya di Bandarkedungmulyo itu, kita harus bikin akses sampai dua kilometer. Otomatis ini berkaitan dengan pembebasan lahan juga,” ungkap Zanuar.

Biaya Konstruksi Bisa Tembus Ratusan Miliar

Dari sisi pembiayaan, Zanuar menegaskan bahwa pembangunan exit tol sesuai standar Kementerian PU membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Berdasarkan pengalaman pembangunan exit tol sebelumnya, biaya konstruksi saja bisa mencapai ratusan miliar rupiah.

“Kalau melihat dari yang sudah kami bangun sebelumnya, satu titik itu paling tidak Rp 300 miliar. Itu pun baru konstruksinya, belum termasuk pembebasan lahan,” tegasnya.

Karena itu, meski usulan exit tol Kesamben dinilai menarik dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, Zanuar menekankan perlunya kejelasan mengenai siapa pihak yang akan membangun dan menanggung biaya.

“Itulah yang nanti harus dibicarakan. Kalau memang jadi, pelaksanaannya seperti apa, biayanya ikut siapa. Karena untuk akses jalan keluar itu kan butuh perlakuan khusus,” pungkasnya.

Pemkab Jombang Sudah Rampungkan Kajian FS

Sementara itu, Pemkab Jombang melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) memastikan telah merampungkan kajian feasibility study (FS) untuk rencana exit tol Kesamben.

Lokasi yang diusulkan berada di Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben.

“Kajiannya sudah selesai. Hasil kajian ini menjadi dasar kami untuk mengusulkan ke PT Jasa Marga dan Kementerian PU. Soal direalisasi atau tidak, itu kewenangan mereka, termasuk pertimbangan untung ruginya,” ujar Kepala Bapperida Jombang Hartono.

Menurut Hartono, Desa Watudakon dipilih karena sudah memiliki akses jalan kabupaten.

Meski demikian, ia mengakui masih ada risiko, terutama terkait kelas jalan yang belum memadai untuk dilalui kendaraan berat.

“Risikonya memang kendaraan besar tidak boleh masuk, hampir sama seperti yang ada di Probolinggo. Kecuali nanti ada peningkatan kelas jalan,” imbuhnya.

Proses Panjang Menuju Realisasi