MUNCAR – Proyek pembangunan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) di atas lahan eks kebun kelapa milik Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, sudah rampung pengerjaannya kemarin (18/1).
Kompleks bangunan yang didanai APBN senilai Rp 9,5 miliar itu terdiri atas empat gedung. Bangunan tersebut dilengkapi pagar keliling dan pintu gerbang. Semua bangunan itu pengerjaannya sudah tuntas, termasuk jalan aspal menuju ke gedung BLK.
Hanya saja, gedung yang dibangun cukup megah itu meninggalkan masalah. Puluhan pekerja yang mengerjakan proyek itu mengaku belum dibayar. “Dua minggu terakhir belum dibayar,” terang Gunadi, 40, salah satu mandor pekerja.
Puluhan tukang dan kuli bangunan yang dipekerjakan dalam proyek pembangunan BLK itu biasanya dibayar setiap Sabtu sore. Tetapi, sejak 1 Januari 2016 hingga kini belum dibayar. “Kami sekarang bingung, dua kali Sabtu belum dibayar,” katanya.
Gara-gara upah belum dibayar, Gunadi tidak berani pulang ke rumahnya. Sebab, banyak pekerja yang mendatangi rumahnya menanyakan upah. “Saya sampai menjual motor untuk nalangi gaji para tukang dan kuli,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Genteng kemarin (18/1).
Gunadi yang mendapat borongan mengerjakan pagar keliling BLK dan cat mempunyai anak buah sekitar 50 orang. Sejak awal tahun 2016 pengerjaan dikebut siang dan malam. Itu untuk mengejar deadline penyelesaian. Tetapi, setelah semua pekerjaan tuntas, ternyata pembayaran yang dijanjikan tidak jelas.
Dari 50 pekerja tersebut, jumlah upah yang belum dibayar pihak kontraktor senilai Rp 52 juta. “Saya sudah tidak punya uang lagi untuk nalangi. Terus nasib saya ini bagaimana,” keluhnya. Tidak hanya Gunadi, ada mandor pekerja lain yang juga belum dibayar pihak kontraktor. Dia adalah Apidik, 53.
Sejak awal tahun 2016 lalu anak buah Apidik sebanyak 40 orang yang terdiri atas tukang dan kuli mengerjakan proyek jalan aspal dari pintu masuk hingga ke dalam BLK. “Biasanya lancar, ini tiba-tiba kok seret, dan jumlah pembayaran selalu kurang,” sebut Apidik sambil menyebut upah yang belum dibayar senilai Rp 42 juta.
Merasa tidak nyaman karena terus ditagih para pekerja, Gunadi dan Apidik terus menagih dengan menunggu kejelasan dari pihak pelaksana proyek pembangunan BLK Muncar. Hampir setiap hari keduanya berada di pos depan pintu gerbang BLK hingga malam.
“Saya juga bingung harus menagih dan wadul kepada siapa. Saya kasihan anak buah saya, mereka sudah melaksanakan kewajiban siang dan malam, tapi belum mendapatkan haknya,” jelas Apidik. Sayang, saat Jawa Pos Radar Genteng mencoba konfirmasi kepada pihak pelaksana proyek, ternyata belum ada yang bisa ditemui.
Bahkan, di lokasi pembangunan juga sepi. Tak seorang pun pihak pelaksana proyek berada di tempat. Sejumlah alat berat masih berada di sekitar gedung BLK. Seperti pernah diberitakan sebelumnya, tahun anggaran 2014 pemerintah pusat menggelontor anggaran senilai Rp 5 miliar untuk pembangunan gedung BLK tahap pertama di kebun kelapa milik PDAU di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar.
BLK yang dibangun itu diproyeksikan sebagai satusatunya BLK tipe A di Provinsi Jawa Timur. Gedung yang sudah dibangun tahun 2014 itu berupa gedung kantor dan satu unit ruangan untuk workshop otomotif. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertran) Banyuwangi, Syaiful Alam Sudrajat, saat dikonfirmasi mengatakan BLK Muncar itu rencananya akan terdiri atas sembilan workshop.
Selain workshop otomotif yang sudah ada, pada tahap dua akan dibangun workshop pariwisata, pengelolaan hasil pertanian, dan workshop menjahit. BLK itu nanti akan menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI.
Karena akan menjadi UPTP, maka operasional dan personel BLK berasal dari pemerintah pusat. Sementara itu, pemanfaatannya bisa dirasakan kepada warga Banyuwangi. BLK itu akan menjadi instrumen pengembangan sumber daya manusia di Banyuwangi. (radar)
