Bawaslu Surati Bupati Banyuwangi Agar Tak Mutasi Pejabat

0
227

Berdasarkan Peraturan KPU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa penetapan pasangan calon ditetapkan 8 Juli 2020.

Nah, jika dihitung mundur 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, maka sejak 8 Januari 2020, kepala daerah tidak diperbolehkan lagi melakukan pergantian pejabat, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

“Menindaklanjuti hal tersebut, kita sudah berkirim surat kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas terkait larangan mutasi pejabat tersebut,” kata Koordiv. Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Banyuwangi itu.

Adapun sanksi yang dijatuhkan bagi Kepala Daerah yang melanggar ketentuan ini cukup tegas. Bagi kepala daerah yang statusnya petahana (mencalonkan diri kembali), sanksinya adalah pembatalan.

Sementara sanksi bagi bukan petahana sudah diatur dalam Pasal 188 yang berbunyi, setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda plaing sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Lanjutkan Membaca : First | ← Previous | 1 |2 | 3 | Next → | Last