BANYUWANGI – Banyaknya mega proyek yang dicanangkan tahun 2012 ini membuat sejumlah fraksi di DPRD Banyuwangi mengingatkan eksekutif. Dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum (PU) atas diajukan tiga rancangan peraturan daerah (raperda), legislatif minta eksekutif lebih efisien dalam menggunakan anggaran.
Bagi anggota DPRD, persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi persoalan serius di Banyuwangi. Sehingga, anggaran seharusnya banyak digunakan untuk kepen-tingan masyarakat. “Nasib rakyat harus lebih diperhatikan,” cetus juru bicara Fraksi Demo-krat, Handoko.
Dalam PU rapat paripurna itu, Handoko me-nyebut kegiatan yang menggunakan anggaran besar hendaknya dilakukan secara bertahap. Dana untuk kegiatan itu lebih baik digunakan menangani kemis-kinan dan pengangguran. “Perlu efisiensi anggaran,” katanya.
Fraksi Demokrat juga minta eksekutif lebih mengawasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana BOS harus diperhatikan lebih serius. “Biar tidak terjadi penyimpangan dalam peruntu-kannya,” ujarnya. Sementara itu, juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Ahmad Munib, saat membacakan PU meminta ek-sekutif lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran.
“Da-lam menganggarkan, harus ber-pihak pada rakyat,” pintanya. Dalam menggunakan angga-ran, kata Munib, belanja daerah harus lebih besar dibanding belanja untuk pegawai. Itu arti-nya, anggaran untuk kegiatan yang berhubungan dengan ma-syarakat harus tinggi demi meningkatkan kesejahteraan.
FKB tidak berharap, lanjut Munib, kejadian di sejumlah kabupaten yang bangkrut karena pengelolaan keuangan tidak jelas juga terjadi di Kabupaten Banyuwangi. “Makanya eksekutif harus efisien dalam menggu-nakan keuangan,” atanya.
Sidang paripurna yang dilak-sanakan kemarin sore dengan agenda PU fraksi atas diajukan tiga raperda, yakni raperda pe-rubahan Perda No. 7 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, raperda tentang penyidik pegawai negeri sipil daerah di lingkungan Pemkab Banyuwangi, dan raperda tentang penertiban pas kecil bagi kapal berukuran kurang dari tujuh GT (gross ton) di Banyuwangi.
Dari ketiga raperda itu, fraksi di DPRD lebih banyak menyorot raperda perubahan Perda No. 7 Tahun 2007 tentang po-kok-pokok pengelolaan keuangan daerah. “Realisasi dana BOS harus segera dicairkan biar tidak mengganggu proses belajar dan mengajar di sekolah,” pinta Fraksi Partai Golkar
dan Hanura yang disampaikan melalui juru bicaranya, Abdul Basith. (radar)
