SINGOJURUH – Sikap tegas pemerintah menutup lokalisasi seks komersial (prostitute) tampaknya sudah merupakan harga mati. Lambat atau cepat, tempat maksiat itu harus ditutup. Because, program pengentasan PSK masuk dalam kebijakan Pemprov Jatim.
Seperti yang terlihat di Lokalisasi PSK Sumber Loh, South Benelan Village, Singojuruh District, yesterday. Sejumlah PSK dan mucikari dikumpulkan di ruang pertemuan di lokalisasi terbesar di Banyuwangi tersebut.
Mereka diberi penjelasan seputar rencana penutupan lokalisasi oleh Muspika Singojuruh, Dinas Sosial, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Banyuwangi Selama kegiatan berlangsung, mereka tampak serius mendengarkan penyuluhan dari pemerintah. Nyaris tidak ada lelaki hidung belang yang datang.
Even, para tamu yang datang terpaksa balik kucing. ’’Se lama kegiatan berlangsung, para tamu terpaksa pulang,’’ ungkap Camat Singojuruh, Nanik Machrufi, yang ikut memberikan penyuluhan. Information obtained, dalam pekan ini BPM dan Dinsos gencar sosialisasi rencana penutupan di sejumlah lokalisasi.
Previously, mereka blusukan di lokalisasi Klopoan, Gendoh Village, Sempu Kecamatan District. In that place, PSK dan mucikari mengaku masih enggan meninggalkan profesinya. Because, pemberian modal kerja yang diberikan pemerintah di rasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga.
Saya seorang janda, suami meninggal, dan punya anak tiga. Mana bisa modal Rp 5 juta untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan keluarga,” keluh Denok (pseudonym), salah seorang mucikari Klopoan, at that time. (radar)
