KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah menggunakan anggaran berdasarkan prioritas program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Mengelola fiskal dan anggaran betul-betul harus hati-hati. Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas,” ungkapnya.
Dia mengatakan itu dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2024 di Jakarta, Senin (6/5/2024).
Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Setelah menerima penghargaan itu, Ipuk menyampaikan, PPD yang diterima Kabupaten Banyuwangi menjadi pelecut semangat untuk menghasilkan program yang memiliki dampak luas.
“Sebagaimana arahan Bapak Presiden, kami tidak bisa lagi hanya sekadar membuat kegiatan yang penting berjalan,” ujarnya dalam siaran pers.
Baca juga: Bupati Ipuk Raih Satyalancana, Pemkab Banyuwangi Jadi Kabupaten Berkinerja Terbaik Se-Indonesia
Ipuk mengatakan, perlu dilakukan berbagai inovasi untuk menghasilkan program yang dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat.
Dia juga menyebutkan, untuk menghadapi tantangan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menjalankan payung program besar yang disebut sebagai Banyuwangi Rebound.
Banyuwangi Rebound memayungi berbagai program yang berfokus pada penguatan sektor ekonomi, berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran sebagai tujuan utama; ditopang sektor infrastruktur, pertanian, pariwisata, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai penggeraknya.
Selain itu, ada program sektor kesehatan dan pendidikan yang fokus pada peningkatan akses (pemerataan) dan kualitas layanan.
Baca juga: Terima Satyalancana, Bupati Banyuwangi Klaim Sudah Turunkan Kemiskinan
Program-program terbuat ditopang dengan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) guru dan tenaga kesehatan secara berkelanjutan.
Ipuk mengatakan, dampak dari beragam program tersebut sudah terukur.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen, yakni dari 8,06 persen pada 2020 menjadi 8,07 persen pada 2021.
Hal itu menjadi kenaikan kemiskinan terendah di Jawa Timur (Jatim), sedangkan semua daerah mengalami kenaikan kemiskinan akibat pandemi.
Per 2022, tingkat kemiskinan Banyuwangi kembali menurun menjadi 7,5 persen, lalu kembali turun menjadi 7,34 persen pada 2023.
Penurunan tersebut merupakan level terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka.
Baca juga: MPP Digital Banyuwangi Diadopsi Pemerintah Pusat, Bupati Ipuk: Jadi Vitamin untuk Terus Berinovasi
Banyuwangi juga dinilai mampu mengelola inflasi dengan baik, yakni ditetapkan sebagai kabupaten dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik se-Jawa dan Bali empat tahun berturut-turut. Penghargaan tersebut diserahkan Presiden Jokowi.
Ipuk mengatakan, salah satu indikator keberhasilan program pembangunan lainnya dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat, yakni dari 71,85 pada 2020, 72,62 pada 2021, 73,15 pada 2022, dan 73,79 pada 2023.
Tingkat IPM Banyuwangi sudah masuk kategori “tinggi” dan tercatat sebagai yang tertinggi di wilayah timur Pulau Jawa yang kerap disebut “Sekar Kijang” yang meliputi Situbondo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, dan Lumajang.
Untuk diketahui, PPD tingkat nasional diberikan setelah Banyuwangi meraih PPD terbaik tingkat Jatim.
PPD merupakan raihan atas segenap perencanaan, pelaksanaan, dan dampak yang dihasilkan dari berbagai program pembangunan.
Baca juga: Luncurkan Biografi Ulama Blambangan, Bupati Ipuk: Semoga Generasi Muda Idolakan Kiai
