BANYUWANGI, KOMPAS.com – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengungkapkan bahwa kemacetan yang terjadi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan bagi wilayah yang dipimpinnya.
Ipuk menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari para tamu yang berkunjung ke ujung timur Pulau Jawa tersebut.
Kemacetan yang terjadi mengganggu jadwal kegiatan mereka.
“Begitu juga dengan distribusi BBM, semen, hingga hasil laut terhambat, sebab sektor penting ada di wilayah Ketapang,” ujarnya.
Baca juga: Optimalisasi Pos Timbang di 3 Wilayah untuk Urai Kemacetan Ekstrem Pelabuhan Ketapang
Bupati Ipuk menyatakan bahwa situasi ini adalah sebuah dilema, mengingat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang biasanya bergerak cepat dengan timnya, kini tidak dapat berbuat banyak.
“Kemacetan Pelabuhan Ketapang bukan ranah pemerintah daerah. Namun sekali lagi, masyarakat tidak tahu. Mereka hanya tahu ada di Banyuwangi, dan menganggap itu tanggung jawab pemda.”
“Sehingga kami berkomunikasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi agar dampak sosial ekonomi yang muncul segera teratasi,” tambahnya pada Jumat (1/8/2025).
Ipuk merinci bahwa penyebab kemacetan sebelumnya disebabkan oleh kurangnya armada, di mana inspeksi menemukan 15 kapal yang tidak laik layar sehingga dilarang beroperasi.
Namun, minggu ini, penyebab kemacetan berbeda, yaitu cuaca buruk di Perairan Selat Bali yang memaksa ASDP untuk menutup layanan penyeberangan Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk.
Baca juga: Denda Mengintai Sopir yang Terjebak Kemacetan Ekstrem Pelabuhan Ketapang
“Hal ini menyebabkan kendaraan mengantre cukup banyak dan menimbulkan kemacetan,” ujar Ipuk.
Di sisi lain, terdapat kebijakan dari pihak terkait yang melarang kapal berlayar membawa muatan 100 persen dari kapasitasnya demi keamanan bersama.
Kebijakan ini juga berkontribusi pada antrean kendaraan yang semakin panjang.
Meskipun tidak memiliki kewenangan langsung, Ipuk menyatakan bahwa pihaknya berupaya memberikan bantuan dengan menurunkan tim dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, hingga BPBD.
“Kami tidak punya kewenangan, tetapi kami hanya bisa membantu agar sopir tetap nyaman dan situasi terkendali,” tutupnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
