KOMPAS.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan komitmennya dalam memperkuat koordinasi penerapan dan tata kelola pemerintah digital lintas kementerian/lembaga.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui uji coba digitalisasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (18/9/2025).
Langkah ini menjadi tonggak penting kolaborasi antarinstansi untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan, melalui pemanfaatan digital public infrastructure (DPI) mencakup identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital.
Sebagai Wakil Ketua I Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Kementerian PANRB berperan mengoordinasikan sinergi antarinstansi serta memastikan setiap layanan digital pemerintah yang dikembangkan memiliki tata kelola yang jelas.
Baca juga: Kementerian PANRB Dukung Akselerasi Program Prioritas Presiden
Selain itu, Kementerian PANRB bertanggung jawab memastikan sistem saling terhubung dan penyetaraan standar layanan publik di seluruh Indonesia.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Transformasi Digital Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, menegaskan pentingnya menempatkan transformasi digital bansos dan uji coba ini dalam kerangka besar pemerintah digital nasional.
“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi tentang membangun ekosistem layanan publik yang terintegrasi dan berorientasi pada warga. Digitalisasi bansos menjadi salah satu wujud reformasi birokrasi nyata untuk melayani masyarakat dengan lebih baik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/9/2025).
Cahyono menekankan bahwa Kementerian PANRB terus mendorong reformasi birokrasi dengan transformasi kebijakan dan penerapan pemerintah digital yang modern.
Baca juga: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ASN Profesional Jadi Kunci Kesejahteraan Masyarakat
Dok. Humas Kementerian PANRB Pemaparan terkait portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam uji coba digitalisasi program Perlinsos di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (18/9/2025).Ia menambahkan, uji coba di Banyuwangi menjadi pembuka jalan untuk menghadirkan layanan publik digital yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (citizen centric).
“Transformasi layanan digital pemerintah harus menerapkan pendekatan citizen centric, mengedepankan masyarakat sebagai pengguna layanan,” tegas Cahyono.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Kementerian PANRB Adi Nugroho menyampaikan bahwa proses registrasi bansos kini tidak lagi membutuhkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, atau dokumen lain.
Dengan demikian, proses registrasi bansos jauh lebih mudah dan tidak berbelit-belit.
Baca juga: Digitalisasi Bansos Mulai Diuji Coba di Banyuwangi
“Kami ingin memastikan layanan digital tidak berjalan parsial, tetapi menjadi bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh. Ini soal kepercayaan publik bahwa negara hadir dengan cara yang lebih cepat, mudah, dan transparan,” tegas Adi.
Meski demikian, digitalisasi yang dilakukan harus memastikan inklusivitas layanan publik, sehingga masyarakat dengan keterbatasan akses teknologi, disabilitas, dan literasi digital yang belum memadai tetap bisa mendapatkan layanan.
Selain Kementerian PANRB, uji coba di Banyuwangi juga melibatkan berbagai kementerian, antara lain Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Page 2
Kegiatan ini juga menggandeng Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Badan Pusat Statistik (BPS), serta pemerintah daerah setempat.
Baca juga: Memahami Angka Pengangguran Versi BPS
Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas DEN, Tubagus Nugraha, menilai pendekatan lintas kementerian akan mempercepat terciptanya sistem bansos yang lebih tepat sasaran.
“Kenapa di bansos? Karena ini akan impactful (ke masyarakat). Selama ini memang banyak isu dalam penyelenggaraan bansos,” kata Tubagus.
“Hipotesanya bahwa dengan kami menjalankan transformasi digital mengadopsi DPI ini maka penyelenggaraan bansos lebih baik lagi dari sisi penargetan, supaya lebih tepat sasaran,” sambungnya.
Senada dengan Tubagus, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani juga menyambut positif sinergi lintas kementerian ini.
Baca juga: Digitalisasi Bansos Mulai Diuji Coba di Banyuwangi
“Kami bersyukur program ini dimulai di Banyuwangi. Ini bagian dari perubahan perilaku di masyarakat, perubahan perilaku juga dalam birokrasi tentunya, menggunakan digital untuk lebih tepat sasaran, dan tepat manfaat,” katanya.
Kementerian PANRB menegaskan, pengalaman dari uji coba perdana ini akan menjadi model nasional penerapan pemerintah digital terpadu yang diwujudkan melalui interoperabilitas data, integrasi sistem, dan perbaikan proses bisnis lintas sektor.
Ke depan, pembelajaran dari Banyuwangi akan menjadi landasan perumusan kebijakan dan penerapan pemerintah digital Indonesia, agar pelayanan publik makin cepat, efisien, dan berkeadilan.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini
