Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia

Kiat Bupati Banyuwangi Antisipasi Kemungkinan Dana Transfer Daerah Dipangkas

kiat-bupati-banyuwangi-antisipasi-kemungkinan-dana-transfer-daerah-dipangkas
Kiat Bupati Banyuwangi Antisipasi Kemungkinan Dana Transfer Daerah Dipangkas

BANYUWANGI, KOMPAS.com – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestandani menguatkan upaya kolaborasi dan inovasi di lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk kemungkinan pemangkasan dana transfer daerah oleh pemerintah pusat.

Pemotongan anggaran ini bisa berdampak pada beberapa aspek, di antaranya pada infrastruktur dan program-program yang sudah diagendakan dari awal dan masuk dalam dana alokasi khusus dari pemerintah pusat.

“Kolaborasi dan inovasi menjadi kunci,” kata magister kebijakan publik Universitas Airlangga tersebut, Kamis (18/9/2025).

Baca juga: Strategi Eri Cahyadi Merespons Kebijakan Transfer Daerah Pemerintah Pusat

Ipuk mengatakan, Pemkab Banyuwangi telah mengaplikasikan dua hal tersebut, salah satunya inovasi dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada.

Pemkab Banyuwangi, kata dia, terus mendorong pegawai pemerintah di lingkup kerja mereka untuk bekerja lebih baik.

Sebab, menurutnya, sebuah inovasi tidak dapat dikatakan sebagai inovasi apabila meminta penambahan anggaran.

“Konsep itulah yang kita buat. Alhamdulillah di tengah transfer daerah yang diefisiensi, kita tetap bisa menjalankan tugas,” kata Ipuk. 

Meski diakui memang agak ada perlambatan, tetapi Ipuk memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak mengurangi esensi kinerja pegawai pemerintahan di lingkungan Pemkab Banyuwangi.

Baca juga: Soal Pemangkasan Dana Transfer Daerah, Wali Kota Madiun: Sudah Biasa Gunakan Anggaran Kecil

Wacana pemotongan dana transfer daerah dimentahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia memastikan, anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tidak akan lagi dipotong.

Pemerintah bahkan membuka peluang penambahan dana jika mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Purbaya menegaskan, pemerintah akan tetap mengedepankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui penyaluran dana ke daerah.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini