BANYUWANGI – Petugas pengamanan tempat pemungutan suara (Pam TPS) Pemilu 9 April 2014, terancam tidak menerima honor. Hingga saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi belum memiliki anggaran sepersen pun untuk membayar anggota perlindungan masyarakat (linmas) yang akan mengamankan TPS. Dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang diterima KPU Banyuwangi dari KPU pusat, honor linmas tidak tersedia.
Dalam DIPA hanya ada biaya honor untuk petugas PPK, PPS, dan KPPS. “Honor untuk petugas Pam TPS belum ada. Ini tidak hanya dialami Banyuwangi, tapi KPU seluruh Indonesia,” ungkap Sekretaris KPU, Bambang Santoso. Bambang mengaku sampai saat ini belum mendapat penjelasan dari KPU pusat soal tidak tercantumnya biaya honor pam TPS dalam DIPA. Namun demikian, KPU Jatim sudah melakukan koordinasi dengan KPU kabupaten/kota untuk menyikapi tidak adanya anggaran honor bagi petugas pam TPS itu.
Dalam ketentuannya, kata Bambang, setiap TPS mendapat pengamanan dari dua petugas Linmas. Jumlah TPS di Banyuwangi mencapai 3.409, jika masingmasing TPS mendapat pengamanan dua orang, maka membutuhkan 6.818 personel anggota linmas. Pada pemilu gubernur dan wakil gubernur lalu, ungkap Bambang, petugas pam TPS mendapat honor sebesar Rp 300 ribu per orang. Jika pemilu 2014 ini membutuhkan 6.818 petugas Linmas, maka membutuhkan anggaran sebesar Rp 20,45 miliar.
Sampai saat ini, APBN 2014 melalui KPU pusat tidak menyediakan anggaran untuk membayar honor pam TPS itu. “Dalam rapat beberapa waktu lalu, KPU Jatim masih mau koordinasi dengan Gubernur untuk membicarakan biaya honor petugas pam TPS itu,” kata Bambang. Harapan KPU Jatim, honor Pam TPS bisa di sediakan Pemprov Jatim. Jika Pemprov tidak memiliki anggaran, kemungkinan bisa sharing dengan pemerintah kabupaten/kota. “Kita masih menunggu hasil koordinasi KPU Jatim dengan gubernur,” kata Bambang.
Meski belum ada hasil dengan koordinasi dengan gubernur, lanjut Bambang, namun KPU akan segera berkoodinasi dengan Pemkab Banyuwangi. “Sebelum koordinasi langsung, kita akan berkirim surat kepada pak bupati,” tambah Bambang. Dalam APBD 2014 ini, pemerintah daerah menyediakan anggaran dukungan untuk petugas Linmas sebesar Rp 5 miliar lebih.
Hanya saja, anggaran Rp 5 miliar itu, bukan untuk biaya honor petugas linmas di TPS melainkan untuk pengadaan seragam anggota linmas. APBD juga menyediakan anggaran untuk anggota Linmas, namun bukan anggota linmas yang bertugas di TPS melainkan linmas di posko desa dan kecamatan. “Honor linmas di TPS menjadi kewenangan KPU. Kita hanya menyediakan anggaran pengadaan seragam linmas TPS lengkap,” ujar Asisten Pemerintahan, Choiril Ustadi. (radar)
