sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Kantor Staf Presiden (KSP) bersama tim dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) melakukan verifikasi lapangan terkait progres Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang merupakan progam dari Presiden Prabowo di Banyuwangi, Rabu (3/12).
Kunjungan tersebut dilakukan di dua titik, yakni SMP Sunan Giri 2, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro dan MA Miftahul Ulum Bengkak, Kecamatan Wongsorejo.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Tri Santoso, didampingi tim khusus dari Mendikdasmen yang bertujuan meninjau sekolah yang rusak untuk kedepannya akan direvitalisasi.
Tri menjelaskan, kunjungan ini merupakan bagian dari agenda PHTC untuk memastikan program dari Presiden Prabowo Subianto di sektor pendidikan berjalan sesuai target.
”Kedatangan kami dari Staf Presiden bersama tim Mendikdasmen untuk mengecek PHTC, yang merupakan program Presiden Prabowo khusus di bidang pendidikan dan MBG. Kami memastikan progres revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, serta revitalisasi madrasah dan MBG,” ujarnya.
Tri memaparkan, Banyuwangi menjadi salah satu daerah dengan jumlah penerima program revitalisasi cukup besar.
Dari tingkat PAUD hingga SMA sederajat, tercatat 50 sekolah menerima bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat, dengan total anggaran sekitar Rp 29 miliar.
Selain itu, 17 madrasah juga mendapatkan bantuan revitalisasi melalui skema MYC (Multiyears Contract).
Proses kontrak dimulai bulan November dan Desember, sementara pembangunan di lapangan diwajibkan dimulai paling lambat Januari.
Untuk madrasah, pembangunan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sedangkan revitalisasi sekolah umum dikelola langsung oleh pihak sekolah yang menerima bantuan.
Setiap sekolah dapat papan interaktif digital di sektor digitalisasi pembelajaran.
Tri menjelaskan, tahun ini setiap sekolah menerima satu unit papan interaktif digital bernilai sekitar Rp 70 juta, serta tahun depan, pemerintah akan menambah tiga unit lagi untuk tiap sekolah.
“Sekolah-sekolah revitalisasi yang kami sasar adalah bangunan yang rusak dan tidak layak digunakan. Pesan Bapak Presiden sangat jelas, tidak boleh ada sekolah bocor, tidak boleh ada sekolah tanpa toilet,” tegasnya.
Tri menekankan pentingnya sinergi pusat dengan Pemerintah Daerah Banyuwangi dalam menjalankan program PHTC.
Page 2
Page 3
“PHTC ini program pusat, tetapi pemkab wajib mengontrolnya. Anggarannya dari pusat, namun pengawasan dan kontrol tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.”
Sekretaris Dispendik Banyuwangi Alfian yang turut mendampingi kunjungan ketika berada di SMP Sunan Giri 2, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo.
”Terima kasih kepada Bapak Presiden. Dari PAUD, SD, hingga SMP di Banyuwangi banyak menerima bantuan revitalisasi bangunan dari semua sisi. Ini sangat menunjang pengembangan pendidikan kami,” ujarnya.
Alfian juga menyampaikan terima kasih atas perangkat digital yang diberikan oleh pemerintah pusat melaui progam PHTC.
“Mudah-mudahan kepedulian pemerintah pusat terhadap pendidikan terus berlanjut tahun mendatang. Termasuk program MBG yang sangat kami rasakan manfaatnya. Terima kasih juga atas papan interaktif digital yang diterima seluruh sekolah di Banyuwangi,” tambahnya.
Kepala SMP Sunan Giri 2 Kalipuro Badruz Zaman Hamid mengungkapkan rasa syukur atas program PHTC yang telah diterima sekolahnya.
“Terima kasih Bapak Presiden Prabowo yang cepat memberikan bantuan revitalisasi sekolah. Semoga program ini semakin besar manfaatnya dan membawa Indonesia menjadi negara yang kuat dan maju,” ujarnya.
KSP Soroti Permasalahan MBG di Banyuwangi
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Tri Santoso menyoroti persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banyuwangi.
Hal itu disampaikan Tri saat diwawancarai oleh wartawan Radar Banyuwangi di sela-sela kunjungannya terkait revitalisasi sekolah dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di MA Miftahul Ulum Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Rabu (3/11).
Tri menegaskan, standar pelaksanaan MBG sebenarnya sudah jelas dalam SOP yang menjadi standar pelaksanaan.
”Standar MBG sudah ada, termasuk ketentuan SOP dari pusat serta keberadaan pegawai PGN yang bertugas mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan program MBG,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pengawasan dari Pemkab Banyuwangi harus berjalan lebih optimal ketika mengawasi Program MBG di setiap sekolah.
“Kemarin saya sampaikan kepada Bupati Banyuwangi bahwa Dinas Kesehatan (Dinkes) harus mengawasi proses program MBG karena seluruh anggaran berasal dari pusat,” katanya.
Tri juga menyoroti rendahnya kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada dapur SPPG yang mengolah makanan MBG di Banyuwangi.
