MUI Usul Kades Jadi Satgas Rentenir

0
660

ketua-mui-m-yamin-kanan-bersama-tokoh-muhammadiyah-saat-mengikuti-rapat-bersama-pansus-raperda-larangan-praktik-rentenir-dprd-banyuwangi-di-kantor-dewan-kemarin


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

BANYUWANGI – Para kepala desa (kades) di Banyuwangi harus siap-siap mendapat tugas baru. Kalangan dewan berencana menjadikan kades ujung tombak satuan tugas (satgas) pencegahan praktik rentenir di Bumi Blambangan. Hal itu terungkap saat panitia  khusus (pansus) rancangan peraturan daerah (raperda) larangan praktik rentenir DPRD Banyuwangi menggelar hearing dengan Majelis  Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa organisasi masyarakat (ormas) kemarin (14/10).

Dalam  pertemuan yang digeber di kantor dewan tersebut, Ketua MUI Banyuwangi, M. Yamin, mengusulkan  kades diikutsertakan dalam upaya  meminimalkan praktik rentenir  di Banyuwangi. “Kami ingin dalam raperda ini juga mengatur keterlibatan desa dalam meminimalkan praktik rentenir. Karena di desa-desa banyak warga yang terjerat rentenir. Jadi perlu Satgas Rentenir di tingkat desa,” ujarnya.

Yamin mengaku pihaknya sangat mengapresiasi inisiatif dewan menyusun raperda larangan prakti rentenir tersebut. Sebab diakui  atau tidak, kata dia, praktik rentenir menimbulkan banyak efek negatif di masyarakat. “Bunga pinjaman yang ditetapkan sangat mencekik,” cetusnya.

Loading...

Selain perlu membentuk Satgas Rentenir, imbuh Yamin, dalam  raperda ini juga perlu diatur batas  maksimal bunga pinjaman. Dengan demikian, persaingan antar lembaga pemberi bantuan kredit bisa lebih fair. “Percuma bupati tidak memberikan izin toko modern dengan tujuan memberdayakan masyarakat, tetapi masyarakat justru terjerat rentenir. Maka, masyarakat harus dibebaskan dari jeratan rentenir,” tegasnya.

Lanjutkan Membaca : 1 | 2