sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Ketidakjelasan nasib proyek strategis nasional Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi kian memicu keresahan di tengah masyarakat Bali, khususnya warga yang lahannya terdampak pembebasan.
Meski informasi proyek ini telah lama santer diberitakan dan proses pematokan hingga pengukuran lahan sudah dilakukan, realisasi pembangunan tol tersebut belum juga menunjukkan kepastian.
Sudah lebih dari empat tahun masyarakat menunggu kelanjutan proyek yang digadang-gadang menjadi solusi kemacetan Bali Barat hingga Bali Tengah itu.
Namun hingga akhir 2025, proyek tol Gilimanuk–Mengwi masih belum bergerak signifikan.
Akibatnya, ribuan warga hidup dalam ketidakpastian karena lahan dan rumah mereka terlanjur masuk dalam area rencana proyek.
Keresahan tersebut mengemuka dalam pertemuan masyarakat terdampak bersama Forum Perbekel Terdampak Tol yang digelar di Balai Pertemuan Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, Rabu (10/12/2025).
Dalam forum itu, warga mengeluhkan nihilnya realisasi proyek meski lahan mereka sudah dipatok dan diblok selama bertahun-tahun.
Warga menilai kondisi ini sangat merugikan. Lahan pertanian tidak bisa digarap secara maksimal, sementara rumah yang telah diukur dan ditandai tidak berani diperbaiki karena khawatir sewaktu-waktu dibongkar.
Situasi tersebut memunculkan tekanan ekonomi sekaligus psikologis bagi masyarakat.
“Informasi tentang tol ini sudah lama beredar di media. Tapi sampai sekarang tidak ada kepastian. Lahan kami sudah dipatok, tapi proyeknya tidak jalan,” keluh salah satu warga dalam pertemuan tersebut.
Isyarat Tender Ulang Tahun 2026
Di tengah keresahan masyarakat, muncul informasi baru yang kembali menimbulkan tanda tanya.
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, menyampaikan adanya isyarat bahwa proyek Tol Gilimanuk–Mengwi berpotensi ditender ulang pada 2026.
“Informasi terakhir dari Komisi V (DPR RI), itu (Tol Gilimanuk–Mengwi) akan ditender ulang di 2026,” ujar Adi Wiryatama saat dikonfirmasi, Jumat (12/12/2025).
Page 2
Page 3
Meski demikian, politisi asal Tabanan tersebut menegaskan bahwa informasi tersebut belum bersifat final.
Pasalnya, dirinya bukan anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, melainkan Komisi IV yang fokus pada sektor pertanian.
Ia berjanji akan menindaklanjuti informasi tersebut setelah masa reses berakhir.
Bersama anggota DPR RI asal Bali lainnya, Adi Wiryatama menyatakan akan mempertanyakan langsung kelanjutan proyek Tol Gilimanuk–Mengwi kepada pimpinan Komisi V DPR RI.
“Begitu reses selesai, kami akan klarifikasi dan meminta penjelasan secara resmi terkait kelanjutan proyek ini,” ujarnya.
Desakan Keputusan Tegas Pemerintah Pusat
Adi Wiryatama mengakui, ketidakpastian proyek ini menjadi sumber utama keresahan masyarakat.
Terlebih, lahan warga telah dipatok dan diblok tanpa kejelasan kapan pembebasan dilakukan atau proyek benar-benar dimulai.
“Mesti ada hitam di atas putih dan Pemerintah Pusat juga harus memberikan keputusan tegas. Agar masyarakat yang terdampak tidak resah,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat berada dalam kondisi menggantung terlalu lama.
Jika proyek dilanjutkan, maka mekanisme pembebasan lahan harus segera dijalankan.
Namun jika tidak, hak-hak masyarakat harus dikembalikan agar mereka dapat kembali mengelola lahannya secara normal.
Adi Wiryatama menambahkan, Tol Gilimanuk–Mengwi merupakan proyek penting untuk mengurai kepadatan lalu lintas di wilayah Bali Barat dan Bali Tengah, terutama pada jalur Denpasar–Gilimanuk yang kerap mengalami kemacetan parah saat musim liburan.
Ia memastikan, bersama anggota DPR RI asal Bali lainnya, akan terus mengawal kelanjutan proyek tersebut.
Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali juga akan diperkuat guna memperjuangkan agar pembangunan tol Gilimanuk–Mengwi tidak terus tertunda.
