PEMKAB Banyuwangi tampaknya tidak mau disalahkan terkait kondisi Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Blambangan yang nasibnya semakin terpuruk. Termasuk, terkaitkantor yang disediakan di Jalan Cakalang, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi, yang nyaris ambruk. PDAU yang kantornya di eks Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) itu memang sangat mengenaskan.
Hampir semua genting di kantor tersebut bolong. Yang menyedihkan, di kantor itu ternyata hanya ada satu unit komputer. Karyawan yang bekerja masih banyak yang menggunakan mesin ketik manual. “Pemkab serius memperhatikan PDAU,” kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Banyuwangi Slamet Karyono. Menurut Sekkab, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas sebenarnya memperhatikan PDAU.
Kini, jelas dia, pemkab sedang mencari format yang bagus dalam mengelola perusahaan milik daerah tersebut. “Semua pengelola akan segera kita reformasi,” ungkapnya. Format yang akan digunakan dalam revitalisasi PDAU, antara lain menyerahkan pengelolaan kepada tenaga muda yang memang professional di bidangnya. Sebab, lanjut dia, PDAU nanti akan dikelola secara profesional. “Setelah Idul Fitri akan kita tindak lanjuti,” cetusnya.
Mengenai kebun kopi di Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, yang banyak diserobot warga, Slamet menyebut pihaknya sudah meminta Camat Kalibaru mendata lahan milik PDAU tersebut. “Surat kepada camat sudah saya kirim beberapa hari lalu,” katanya. Lahan kebun kopi milik PDAU seluas 78 hektare itu diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik. Yang pasti, hasil dari kebun itu bisa digunakan kepentingan Kabupaten Banyuwangi. “Kita minta Saudara Camat menginventarisasi tanah milik daerah dan PDAU,” ujarnya.
USAHA PERCETAKAN MASIH PROSPEKTIF
PENDAPATAN yang hanya Rp 5 juta per bulan dari usaha percetakan milik Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Blambangan sebenarnya tergolong memprihatinkan. Padahal, saat ini bisnis percetakan termasuk yang menjanjikan di Bumi Blambangan. Plt Direktur PDAU Blambangan, Ir. Kusuma mengakui, usaha di bidang percetakan sebenarnya sangat bagus. Tetapi, dengan peralatan yang sangat terbatas, usaha tersebut tidak bisa maksimal.
“Saat ini usaha percetakan sangat prospektif,” katanya. Percetakan milik PDAU yang tidak berkembang itu, terang dia, karena perusahaan atau kantor yang mau mencetak buku atau selebaran di perusahaan tersebut sangat terbatas. “Yang mencetak hanya kantor dan perusahaan kecil,” ujarnya. Bahkan, Pemkab Banyuwangi selama ini tidak pernah menggunakan jasa percetakan yang dikelola PDAU.
Pihaknya sudah beberapa kali berusaha menawarkan, tapi selalu gagal. “Sangat sulit menembus pemkab,” ungkapnya. Kusuma optimistis bila pemkab mau mencetak bukubuku kebutuhannya di PDAU, maka pertumbuhan PDAU Blambangan tidak akan sekritis ini. “Tidak usah semua kebutuhannya. 10 persen dari kebutuhan cetak diserahkan ke PDAU, itu sudah bagus,” katanya. (radar)
