Sepakat RAPBS Diteken Kadispendik

0
440
DISKUSI: (Dari kiri) Kadispendik Sulihtiyono, Prof Syaat, Wahyudi, Siswaji, dan Husin Matamin di Pendapa Swagata Blambangan kemarin.
DISKUSI: (Dari kiri) Kadispendik Sulihtiyono, Prof Syaat, Wahyudi, Siswaji, dan Husin Matamin di Pendapa Swagata Blambangan kemarin.

BANYUWANGI – Permendiknas Nomor 60 Tahun 2011 tentang larangan pungutan di SD dan SMP kembali men-jadi topik hangat dalam sarasehan Hardiknas yang di-helat di Pendapa Shaba Swagata Blambangan kemarin. Lahirnya peraturan tersebut masih menjadi dilema di ka-langan pengelola pendidikan.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Hal itu diungkapkan Ketua LKBH PGRI Banyu-wangi, Achmad Wahyudi, di depan sekitar 200 lebih peserta sarasehan. “Pungutan memang di-larang, tapi satu sisi ada aturan yang menjelas-kan peserta didik wajib menanggung biaya pen-didikan,” kata Wahyudi. Terkait dilema tersebut, mantan ketua DPRD Banyuwangi itu mengusulkan agar pemerintah lebih produktif dalam membuat produk-produk hukum terkait dunia pendidikan.

Kedua, pemerintah harus membuat pedoman terkait tata tertib di masing-masing sekolah. “Agar Permendiknas tersebut tidak membingungkan, peme-rintah daerah harus membentuk perda penye-lenggaraan pendidikan dan dilanjutkan dengan perbup,’’ saran Wahyudi. Bukan hanya terkait Permendiknas, dalam sa-rasehan kemarin juga tercetus usul terkait le-galitas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah (RAPBS) dan Rancangan Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RAKS).

Jika selama ini RAPBS dan RAKS diteken sekolah, Wahyudi menghendaki agar ditandatangani langsung Ke-pala Dinas Pendidikan. Usul Wahyudi itu langsung diamini Kadispendik Sulihtiyono. “Bagi kami, itu merupakan anugerah. Dengan diteken dinas, kami bisa mengontrol pelaksanaan RAPBS dan RAKS. Kami setuju usul itu,” kata Sulihtiyono yang disambut tepuk tangan peserta sarasehan. Sarasehan yang berakhir pukul 13.00 itu menjadi ajang curhat para guru. Bahkan, sejum-lah guru SD, SMP, dan SMA, menumpahkan unek-uneknya terkait problematika pendidikan di Bumi Blambangan.

Ririn, salah seorang kasek SD yang pernah mengajar di daerah terpencil, mengungkapkan potret dunia pendidikan. Di era Bupati Ratna Ani Lestari, Ririn pernah “di-buang” ke sekolah terpencil. Diungkapkannya, saat ini sekolah-sekolah di desa terpencil masih banyak yang kekurangan guru. “Satu lembaga sekolah ada enam rombo-ngan belajar. Di sana cuma ada 1 guru olahraga, 1 guru kelas, dan 1 kasek, dan dilengkapi GTT.

Lanjutkan Membaca : First |1 | 2 | 3 | Next → | Last