BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi siap all out menyukseskan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dana miliaran rupiah telah disiapkan guna mendukung pelaksanaan BPJS di Bumi Blambangan. Selain itu, Pemkab Banyuwangi akan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar segera mendaftar BPJS.
Tim khusus di seluruh puskesmas disiapkan untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat segera mendaftar program ini. Pemkab juga membentuk tim khusus untuk melayani permohonan Surat Pernyataan Miskin (SPM) selain masyarakat yang saat ini sudah terdaftar. Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan, problem pelaksanaan BPJS di Banyuwangi ter letak pada sosialisasi kepada masyarakat, terlebih kepada masyarakat miskin.
Karena itu, di perlukan treatment khu sus agar pelaksanaan BPJS berjalan optimal. “Pen duduk yang harus ter-cover PBJS 611 ribu orang. Sekarang yang tinggal mengalih kan (keprogram BPJS) sebanyak 552 ribu orang, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), peserta asuransi kesehatan (askes), jaminan sosial tenaga kerja (jam sostek), dan lain-lain,” ujarnya dikonfirmasi usai rapat dengan Wakil Bupati (Wabup) Yusuf Widyatmoko, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Slamet Keryono, dan Asisten Pemerintahan Chairul Ustadi di ruang kerja bupati kemarin (7/1).
Anas mengatakan, dari 611 ribu warga yang harus ter-cover BPJS, ada sekitar 50 ribu orang yang memerlukan Surat Per nyataan Miskin (SPM). Nah, berdasar evaluasi tahun 2013, jumlah warga miskin yang mengajukan SPM dalam setahun mencapai delapan ribu orang. “Tugas kita (Pemkab Banyuwangi) memindahkan de lapan ribu pemilik SPM ke BPJS,” kata dia. Anas menambahkan, pihak nya sudah memberi tugas wabup yang sekaligus menjabat ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk melakukan proses percepatan validasi terhadap de lapan ribu pemegang SPM ter sebut.
“Pemkab Banyuwangi telah menyiapkan sepuluh ribu penduduk agar segera di alihkan ke BPJS. Anggaran sudah siap. Total anggaran BPJS yang disiapkan mencapai Rp 55,2 miliar. Anggaran Rp 55,2 mi liar itu berasal dari APBN dan APBD,” terangnya. Jika ternyata jumlah penduduk yang mengajukan SPM tahun ini mencapai 15 ribu orang, imbuh Anas, maka pihaknya akan menganggarkan dana tambahan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2014.
“Pemkab siap mendukung BPJS. Kami berharap, BPJS Askes lebih aktif jemput bola di masyarakat,” harapnya. Tidak hanya itu, menurut Bu pati Anas, pihaknya sudah memerintahkan kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) agar mengevaluasi kesiapan pelayanan BPJS, termasuk loket khusus penanganan BPJS di rumah sakit dan puskesmas di seluruh Banyuwangi. Di sisi lain, agar gaung BPJS semakin terdengar di masyarakat, Pemkab Banyuwangi siap melakukan sosialisasi secara masif.
Seluruh kepala dinas, lurah, kepala desa, bahkan sampai tingkat ketua RT/RW yang jumlahnya mencapai 18 ribu orang juga akan diberi sosialisasi BPJS agar diteruskan kepada masyarakat. “Tokoh kultural dan budaya, termasuk khotib, pendeta, dan tokoh agama yang lain, juga akan kami libatkan dalam sosialisasi BPJS ter sebut,” cetusnya.
Sementara itu, Wabup Yusuf Widyatmoko mengatakan, pihaknya akan melakukan validasi terhadap pemegang SPM. Sebab, menurut dia, tidak tertutup kemungkinan warga yang memegang SPM itu saat ini perekonomiannya sudah membaik, sehingga tidak lagi termasuk kategori warga miskin. Sekkab Slamet Kariyono menambahkan, dana sebesar Rp 52 miliar akan dirumuskan guna pencairan masing-masing puskesmas dan rumah sakit (RS) per bulan.
Caranya, dibuat regulasi agar dana tersebut segera cair, sehingga tenaga dan pelayanan yang telah diberikan tidak mengganggu cash flow puskesmas dan RS. Karena itu, perlu ada terobosan yang sesuai ketentuan agar dana ter sebut bisa segera dicairkan. “Kalau perlu peraturan bupati (perbup) akan diterbitkan untuk mengatur hal itu,” pungkasnya. (radar)
