Tolak Pengelolaan Pulau Tabuhan Sebagai Lokasi Wisata Buka-bukaan

0
847
Sejumlah kiai menggelar hearing tentang pengelolaan pulau tabuhan di ruang rapat khusus DpRD Banyuwangi, kemarin.

BANYUWANGI – Belasan tokoh lintas agama yang tergabung dalam Majelis Musyawarah Ulama dan Umat Banyuwangi (M2U2B) mendatangi gedung DPRD kemarin (17/5). Mereka menggelar hearing terkait rencana pengelolaan Pulau Tabuhan sebagai destinasi wisata bebas oleh investor asing.

Hearing yang berlangsung ruang rapat khusus DPRD itu, para sejumlah tokoh diterima langsung Wakil Ketua DPRD, HM Joni Subagio serta sejumlah anggota DPRD Banyuwangi dari lintas komisi dan fraksi.

Dalam forum tersebut, Kiai Samsul Mua’arif mengaku mendengar kabar jika Pulau Tabuhan yang terletak di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo akan disewakan kepada pihak asing, dan dijadikan wisata buka-bukaan oleh Pemkab Banyuwangi.

“Kami mohon dijelaskan terkait kabar pengelolaan Pulau Tabuhan ini masih wacana, rencana atau sudah jadi program,” ungkapnya. Sejak muncul kabar itu, dia banyak di datangi sejumlah alim ulama dan kiai terkait persoalan tersebut.

Bahkan juga sudah ada laporan, jika masyarakat Desa Bangsring juga pernah dikumpulkan untuk membahas pengelolaan wisata Pulau Tabuhan tersebut. Jika benar adanya pulau Tabuhan akan dikelola pihak asing, apalagi dijadikan wisata buka-bukaan. Maka dengan tegas, dia bersama ulama dan kiai tegas menolak hal tersebut.

Lanjutkan Membaca : 1 | 2

Baca :
Antisipasi Covid-19, Rumah Dinas Bupati Anas Dijadikan Ruang Isolasi Darurat