Upah Buruh PT Maya Jauh Lebih Layak

0
556
KONTRATERDAKWA: Puluhan mantan buruh PT Maya berorasi di depan Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi kemarin. Mereka tercatat sebagai mantan buruh PT Maya yang sudah dirumahkan.
KONTRATERDAKWA: Puluhan mantan buruh PT Maya berorasi di depan Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi kemarin. Mereka tercatat sebagai mantan buruh PT Maya yang sudah dirumahkan.

BANYUWANGI – Sidang kasus dugaan pelanggaran upah minimum kabupaten (UMK) dengan terdakwa Direktur Keuangan PT Maya Muncar, Agus Wahyudin, terus berlanjut. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi kemarin (7/11), tim penasihat hukum (PH) terdakwa, yakni Oesnawi dan M. Fahim, menganggap pria berusia 57 tahun asal Desa Kenjo, Kecamatan Glagah, tersebut tidak dapat dihukum atas tindak pidana tentang ketenagakerjaan.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Sidang kemarin agak berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya hanya “dikawal” puluhan mantan buruh PT Maya yang mengaku dirumahkan secara sepihak, kemarin buruh yang pro PT Maya juga hadir di pengadilan. Mereka memberikan dukungan moral kepada sang direktur, Agus Wahyudin, yang siang itu duduk di kursi pesakitan.

Saat membacakan pleidoi (pembelaan), Fahim menolak tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Hari Utomo Kata Fahim, tuntutan JPU yang menerangkan bahwa Agus Wahyudin terbukti melakukan tindak pidana terkait upah minimum sebagaimana Pasal 90 ayat (1) jo Pasal 185 Undang- Undang (UU) RI Nomor 13 Tahun 2003 jo Peraturan Gubernur Jatim Nomor 69 Tahun 2009 tentang UMK kabupaten dan kota di Jatim tahun 2010, sama sekali tidak beralasan menurut hukum.

Menurut Fahim, seseorang dapat dipidana karena terbukti melakukan suatu tindak pidana apabila semua unsur yang tercantum dalam pasal yang di dakwakan terbukti. Namun, berdasar fakta di persidangan, perbuatan terdakwa termasuk dalam corporate crime. Terdakwa bukan sebagai pemilik perusahaan atau direktur utama (dirut) yang harus mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Fahim menambahkan, sebagai direktur keuangan, Agus Wahyudin hanyalah pekerja yang mendapat gaji setiap bulan.

Loading...

Segala aktivitas, tugas, dan tanggung jawabnya harus di laporkan kepada atasan, yakni dirut. “JPU gagal membuktikan dakwaannya. Oleh karena itu, terdakwa harus dibebaskan,” pinta Fahim. Sidang kasus dugaan pelang garan UMK itu akan segera memasuki babak akhir. Sebab, setelah mendengar pembelaan PH terdakwa, JPU Hari Utomo menyatakan tetap pada tuntutannya. “Sidang kami tunda sampai Senin 3 Desember 2012 dengan agenda putusan,” kata Ketua Majelis Hakim Made Sutrisna.

Lanjutkan Membaca : First |1 | 2 | 3 | Next → | Last