BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2019.
Dalam APBD ini, belanja APBD tahun 2019 yang diajukan pemkab mencapai Rp 3,125 triliun. Setelah disetujui, Raperda APBD itu segera dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Raperda APBD 2019 Kabupaten Banyuwangi selanjutnya akan kami kirim kepada Gubernur Jatim untuk dievaluasi,” kata Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara usai memimpin Paripurna, Senin (19/11/2018).
Dalam kesempatan itu, Badan Anggaran DPRD melaporkan komposisi Raperda APBD 2019 antara lain pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 2,170 triliun, dengan rincian: pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan Rp 571,69 miliar, dana perimbangan diproyeksikan sebesar Rp 2,92 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 505,95 miliar.
Setelah itu, pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp 85 miliar dan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 3,125 triliun. “Jumlah belanja daerah ini meningkat dari tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 2,9 triliun,” kata Ketua Badan Anggaran DPRD, Yusieni, saat membacakan laporannya.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memberikan apresiasi yang tinggi kepada dewan yang telah menyetujui Raperda tersebut.
“Atas nama pribadi dan eksekutif, kami mengucapkan terimakasih. Dengan persetujuan Dewan atas Raperda APBD ini berarti kita telah berhasil menetapkan produk hukum daerah yang menjadi landasan penganggaran semua kegiatan pembangunan daerah pada 2019 nanti. Semoga yang kita rencanankan bisa berjalan dengan baik,” kata Anas secara terpisah.
Terkait belanja daerah, Anas pun menjelaskan prioritasnya di tahun 2019 nanti. “Kita fokuskan untuk hal yang terkait kepentingan rakyat. Semua anggaran yang tidak untuk kepentingan rakyat, akan kita mampatkan bahkan kita potong hingga 50 persen,” tegasnya.
Menurut Anas, APBD 2019 akan fokus pada empat hal, yaitu pengembangan SDM, infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi kreatif.
Untuk pengembangan SDM, pada 2019 nanti pemkab akan banyak menggelar pelatihan penguatan SDM perempuan dan anak-anak muda, termasuk para guru. “Pelatihan guru ke depan akan kita dorong tidak hanya tentang pendidikan, tapi juga bekal entrepreneurship,” terang Anas.
Terkait infrastruktur, Anas mengatakan pihaknya akan fokus pada dua hal, yaitu pelebaran jalan di akses tertentu dan penyelesaian akses perdesaan. “Dua hal ini akan jadi prioritas infrastruktur di tahun 2019. Maka tahun depan akan sangat banyak penyelesaian akses perdesaan,” ungkapnya.
Selanjutnya, pihaknya juga akan terus melakukan penguatan dan mendorong percepatan pelayanan publik.
“Saat ini, kami terus mendorong seluruh desa agar segera bertransformasi menjadi Smart Kampung. Sekarang, 172 desa di Banyuwangi juga sudah teraliri fiber optic. Semua ini kami lakukan semata-mata untuk mendorong percepatan pelayanan publik,” ujarnya.
Penguatan ekonomi masyarakat juga akan diwujudkan melalui berbagai program. Salah satunya dengan membuka jurusan entrepreneurship di SMK.
“Camat-camat juga kami minta untuk memfokuskan ABPDes pada pengembangan SDM dan ekonomi kreatif. Desa jangan hanya belanja batu dan semen. Desa juga harus mampu menyediakan sarana yang menunjang ekonomi kreatif warganya,” pungkasnya.
