sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com — Suasana Kantor DPRD Banyuwangi mendadak memanas, Senin (17/11).
Ratusan kepala desa memadati halaman kantor dewan untuk meminta pertanggungjawaban dan klarifikasi dari Anggota DPRD Banyuwangi, Suwito, atas pernyataannya yang menyebut 80 persen kepala desa di Banyuwangi terlibat korupsi dana bantuan sosial (bansos).
Pernyataan itu sebelumnya beredar luas di media sosial dan memantik reaksi keras dari para kepala desa yang menilai kalimat tersebut tidak berdasar dan mencoreng nama baik perangkat desa di seluruh Banyuwangi.
Di hadapan 189 kepala desa, Suwito—yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra—akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
Baca Juga: Hari Keempat Longsor Cibeunying Cilacap: Dua Jenazah Lagi Ditemukan, Total 13 Tewas! 1.001 Personel Dikerahkan
“Pernyataan Saya Salah”
Dengan suara tegas namun terlihat menahan emosi, Suwito berdiri di depan forum yang dipenuhi kepala desa dan langsung menyampaikan penyesalannya.
“Saya atas nama pribadi menyatakan apa yang saya katakan di media sosial itu SALAH,” ujar Suwito.
Ia menegaskan, tidak ada niat menjatuhkan atau menyerang perangkat desa Banyuwangi. Menurutnya, pernyataan tersebut murni kekhilafan pribadi.
“Saya sebagai manusia biasa memohon maaf. Tidak ada niatan apapun dalam diri saya. Saya hanya ingin Banyuwangi lebih baik,” lanjutnya.
Politisi asal Singojuruh itu juga menegaskan kembali bahwa tuduhan 80 persen kepala desa korupsi bansos adalah pernyataan keliru.
“Sekali lagi, pernyataan saya soal 80 persen kepala desa Banyuwangi korupsi bansos itu salah. Saya cabut kata-kata saya,” tegasnya.
Baca Juga: Nigeria Tersingkir Lagi! Gagal ke Piala Dunia 2026 Setelah Kalah Adu Penalti dari Kongo
Harap Kades dan DPRD Kembali Bersatu
Di hadapan para kepala desa, Suwito menyampaikan harapan agar polemik ini selesai dan hubungan antara DPRD serta para kepala desa kembali harmonis.
Ia meminta kedua pihak dapat berkolaborasi dalam mengawal program pemerintah pusat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Page 2
Suwito juga meminta agar berbagai potongan video dan konten mengenai pernyataannya segera dihapus dari media sosial.
“Mohon untuk yang di TikTok atau medsos lainnya segera ditake down. Ini semua demi menjaga Banyuwangi kondusif, aman, dan sejahtera,” katanya.
PKDI: Pernyataan Itu Sudah klarifikasi, Tidak Benar
Sementara itu, Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Banyuwangi, Budiharto, menjelaskan bahwa kedatangan ratusan kepala desa ke gedung DPRD bukan untuk melakukan aksi konfrontatif, melainkan untuk meminta klarifikasi secara langsung.
Baca Juga: Banjarnegara Darurat! 45 Warga Masih Terisolasi, 27 Diduga Tertimbun Longsor Situkung—Evakuasi Dikebut, Relawan Kerahkan Kekuatan Penuh
“Ini hanya silaturahmi dan klarifikasi. Alhamdulillah, pernyataan yang sempat membuat heboh Banyuwangi sudah diluruskan dan dinyatakan tidak benar,” ujarnya.
Budiharto menegaskan bahwa para kepala desa sempat tersinggung atas pernyataan tersebut, terlebih Banyuwangi merupakan salah satu pilot project nasional digitalisasi bansos, yang membuat proses penyaluran bantuan berlangsung sangat transparan.
Penyaluran Bansos di Banyuwangi Sudah Digital
Budiharto menjelaskan bahwa proses penyaluran bansos di Banyuwangi dilakukan melalui sistem digital yang ketat.
Bank penyalur datang langsung ke kantor desa, memanggil setiap penerima manfaat satu per satu, memeriksa dokumen, menyerahkan uang bantuan, dan mendokumentasikannya di tempat.
Baca Juga: Analisis: Mengapa Liam Lawson dan Yuki Tsunoda Layak Dipertahankan untuk Era Baru F1 2026?
“Semua penerima dipanggil dengan dokumen lengkap, uang diserahkan langsung dan difoto petugas bank. Sistemnya sudah sangat transparan,” tegasnya.
Usai Maaf Disampaikan, Para Kades Pulang Melayani Warga
Setelah mendengarkan permohonan maaf Suwito, para kepala desa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
Mereka kembali ke kantor desa masing-masing untuk memberikan pelayanan kepada warga.
Ketegangan yang sempat menyelimuti Banyuwangi selama beberapa hari terakhir kini mulai mereda setelah klarifikasi dan permintaan maaf disampaikan secara langsung.
Polemik ini diharapkan menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak mengenai pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik, terutama di era informasi digital. (*)
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com — Suasana Kantor DPRD Banyuwangi mendadak memanas, Senin (17/11).
Ratusan kepala desa memadati halaman kantor dewan untuk meminta pertanggungjawaban dan klarifikasi dari Anggota DPRD Banyuwangi, Suwito, atas pernyataannya yang menyebut 80 persen kepala desa di Banyuwangi terlibat korupsi dana bantuan sosial (bansos).
Pernyataan itu sebelumnya beredar luas di media sosial dan memantik reaksi keras dari para kepala desa yang menilai kalimat tersebut tidak berdasar dan mencoreng nama baik perangkat desa di seluruh Banyuwangi.
Di hadapan 189 kepala desa, Suwito—yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra—akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
Baca Juga: Hari Keempat Longsor Cibeunying Cilacap: Dua Jenazah Lagi Ditemukan, Total 13 Tewas! 1.001 Personel Dikerahkan
“Pernyataan Saya Salah”
Dengan suara tegas namun terlihat menahan emosi, Suwito berdiri di depan forum yang dipenuhi kepala desa dan langsung menyampaikan penyesalannya.
“Saya atas nama pribadi menyatakan apa yang saya katakan di media sosial itu SALAH,” ujar Suwito.
Ia menegaskan, tidak ada niat menjatuhkan atau menyerang perangkat desa Banyuwangi. Menurutnya, pernyataan tersebut murni kekhilafan pribadi.
“Saya sebagai manusia biasa memohon maaf. Tidak ada niatan apapun dalam diri saya. Saya hanya ingin Banyuwangi lebih baik,” lanjutnya.
Politisi asal Singojuruh itu juga menegaskan kembali bahwa tuduhan 80 persen kepala desa korupsi bansos adalah pernyataan keliru.
“Sekali lagi, pernyataan saya soal 80 persen kepala desa Banyuwangi korupsi bansos itu salah. Saya cabut kata-kata saya,” tegasnya.
Baca Juga: Nigeria Tersingkir Lagi! Gagal ke Piala Dunia 2026 Setelah Kalah Adu Penalti dari Kongo
Harap Kades dan DPRD Kembali Bersatu
Di hadapan para kepala desa, Suwito menyampaikan harapan agar polemik ini selesai dan hubungan antara DPRD serta para kepala desa kembali harmonis.
Ia meminta kedua pihak dapat berkolaborasi dalam mengawal program pemerintah pusat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
